DJP Sebutamp;nbsp;Babinsa dan Bhabinkamtibmas Bukan Petugas Pajak

DJP soal Wajib Pajak (Foto: Okezone)

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan keterlibatan Babinsa dari TNI AD dan Bhabinkamtibmas dari Polri dalam aktivitas operasional perpajakan. DJP menegaskan bahwa abdi negara kewilayahan tersebut tidak mempunyai kewenangan dalam menjalankan kegunaan fiskal.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto memastikan peran Babinsa dan Bhabinkamtibmas di lapangan hanyalah sebagai pendamping untuk menjaga kelancaran tugas petugas pajak di wilayah tertentu. 

Bimo menegaskan mengenai segala kewenangan mengenai pengawasan, penagihan, maupun penegakan norma perpajakan tetap menjadi domain eksklusif petugas DJP.

"Bintara Pembina Desa alias Babinsa dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat alias Bhabinkamtibmas bukan petugas pajak dan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, maupun penegakan norma di bagian perpajakan," ujar Bimo dalam keterangan resmi, nan dikutip Rabu (22/7/2026).

Bimo menjelaskan adanya koordinasi dengan pihak kewilayahan merupakan bagian dari jejaring pertukaran info nan telah lama dibangun.

Langkah ini diklaim untuk mengoptimalkan pengumpulan info dan info perpajakan nan tersebar di wilayah, bukan untuk mengintimidasi wajib pajak.