DJP Bidik Wajib Pajak Baru, Cek Rekening Bank hingga Plat Kendaraan

DJP Bidik Wajib Pajak Baru, Cek Rekening Bank hingga Plat Kendaraan (Foto: Freepik)

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai memperketat pengawasan kepatuhan dengan membidik para wajib pajak baru alias masyarakat nan belum terdaftar dalam sistem info perpajakan resmi. 

Regulasi ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak nan telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, per tanggal 15 Juli 2026.

Melalui patokan baru ini, pengawasan terhadap golongan masyarakat nan belum terdaftar sebagai wajib pajak bakal dimasukkan secara unik ke dalam instrumen Daftar Prioritas Ekstensifikasi (DPE).

"DPE adalah daftar sasaran ekstensifikasi nan diusulkan oleh komite kepatuhan tingkat KPP dan Kantor Wilayah DJP serta ditetapkan oleh komite kepatuhan tingkat Kantor Pusat DJP nan diprioritaskan untuk ditindaklanjuti dengan aktivitas ekstensifikasi alias edukasi pada tahun berjalan," tulis SE Dirjen Pajak dikutip Minggu (19/7/2026).

Proses penelusuran ini diawali dari tahapan perencanaan pengawasan melalui perumusan strategi dan penyusunan DPE, nan keseluruhannya diselaraskan dengan kegunaan dari Komite Kepatuhan perpajakan.

Dalam teknis pelaksanaannya di lapangan, Kepala Seksi Pengawasan nan membidangi wilayah mengenai bakal menyusun susunan usulan Tim Pengawasan Perpajakan untuk mengeksekusi subjek norma nan tertera di dalam DPE.

Tim unik ini mempunyai struktur kerja umum nan terdiri atas satu orang supervisor, satu ketua tim nan diisi oleh Account Representative (AR) alias petugas DJP nan memegang peta area letak wajib pajak, serta satu personil tim nan merupakan rekan AR dalam seksi pengawasan nan sama.

Tim pengawas ini diwajibkan melakukan langkah persiapan matang guna memahami kompilasi info dan keterangan profil, pemetaan posisi risiko, hingga rekam jejak finansial calon wajib pajak nan mencakup komponen pendapatan (income), biaya (cost), aset (asset), tanggungjawab utang (liability), serta modal (equity) pada Sistem Administrasi Pengawasan DJP.

Untuk melancarkan proses identifikasi awal tersebut, tim pengawas diberikan kewenangan penuh untuk mengusulkan permintaan support info berkas eksternal.

Dukungan info ini berupa permohonan pasokan info dari pihak ketiga, penarikan bukti keterangan, support penilaian unik untuk kepentingan pajak, hingga penarikan akses info pada Sistem Administrasi Pengawasan DJP nan melibatkan lembaga terkait.

Saat proses pengumpulan info berjalan di lapangan, petugas perpajakan diwajibkan mengamankan info identitas objek pajak nan berbobot ekonomis.

Data sensitif nan disasar meliputi nomor plat kendaraan bermotor, nomor sertifikat kepemilikan tanah, nomor rekening perbankan, hingga berkas nomor akta jual beli jika arsip tersebut tersedia.