Achmad Al Fiqri
, Jurnalis-Sabtu, 21 November 2026 |16:54 WIB

Habiburokhman Foto (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan tidak mempersoalkan langkah Indonesian Corruption Watch (ICW) nan melaporkannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Ia menyatakan telah melakukan nan terbaik selama proses penyusunan RUU Perampasan Aset.
"Gak ada masalah ICW membikin laporan ke MKD. kami wakil rakyat dan mereka bagian dari rakyat. Berbagai kritikan kami terima, tapi kami sudah lakukan nan terbaik dalam pembentukan UU Perampasan Aset Tipikor ini," ujar Habiburokhman, Jumat (20/11/2026).
Adapun ICW melaporkan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ke MKD DPR RI pada Kamis, 19 November 2026. Laporan dugaan pelanggaran kode etik dilayangkan sebagai buntut pengesahan RUU Perampasan Aset.
Salah satu argumen pelaporan tersebut adalah DPR dinilai tidak memublikasikan naskah RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya di situs resmi DPR sejak tahap awal pembahasan hingga pengesahan. Selain itu, ICW menilai pembahasan dilakukan secara tertutup tanpa melibatkan koalisi masyarakat sipil dalam perumusan aturan.
Pelaporan ini merupakan tindak lanjut atas gugatan nan dilayangkan pada 13 November 2026 dengan tenggat waktu respons hingga 16 November 2026 pukul 16.00 WIB. Namun, gugatan tersebut dinilai tidak mendapat tanggapan memadai dari DPR.
16 menit yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·