Digitalisasi Bansos Bikin Penyaluran Lebih Tepat Sasaran dan Hemat hingga Rp200 Triliun

Penerapan digitalisasi pada program Perlindungan Sosial (Perlinsos) berpotensi meningkatkan kecermatan penyaluran support sosial (bansos). (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) M. Qodari mengungkapkan penerapan digitalisasi pada program Perlindungan Sosial (Perlinsos) berpotensi meningkatkan kecermatan penyaluran support sosial (bansos), sekaligus menciptakan efisiensi anggaran negara hingga Rp200 triliun.

Menurutnya, sistem Perlinsos digital mengintegrasikan info lintas kementerian dan lembaga guna mempercepat proses pendaftaran hingga pemutakhiran status kepantasan penerima manfaat.

Melalui skema integrasi berbasis info tersebut, lama pemrosesan verifikasi penerima bansos nan sebelumnya menyantap waktu ratusan hari secara manual sekarang dapat dipangkas secara signifikan menjadi hitungan menit.

"Kalau satu-satu manual 200 hari, separuh tahun lebih ya. Nah, dengan uji coba ini dapat dilakukan dalam waktu sekitar lima menit saja," ujar Qodari dalam Konferensi Pers Update Program Prioritas/PHTC serta Arah Kebijakan RAPBN 2027, Rabu (19/8/2026).

Menurut Qodari, Perlinsos digital memanfaatkan pedoman info terpadu dari delapan kementerian dan lembaga sebagai parameter kelayakan.

Variabel info nan divalidasi mencakup status kepemilikan tanah, pemakaian daya listrik, kondisi bentuk hunian, usia, kepemilikan aset kendaraan, status kepegawaian, hingga besaran bayaran nan kemudian disandingkan dengan parameter desil ekonomi.

Langkah digitalisasi ini turut meringankan beban administratif pemerintah daerah. Berdasarkan uji coba di Kota Surabaya, koordinasi pendataan di tingkat RT, RW, kelurahan, hingga kecamatan menjadi jauh lebih terintegrasi tanpa berjuntai penuh pada survei manual di lapangan.