Di Forum APEC, Indonesia Dorong Tata Kelola Hutan dan Konservasi Mangrove

Jakarta -

Indonesia berkomitmen memperkuat tata kelola kehutanan dunia melalui penguatan perdagangan hasil rimba nan legal dan berkelanjutan. Indonesia juga membujuk negara-negara personil APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) untuk memperkuat kerjasama dalam konservasi mangrove melalui World Mangrove Center (WMC).

Komitmen tersebut merupakan bagian dari arah kebijakan Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mendorong Indonesia tampil semakin aktif dalam forum-forum internasional untuk memperkuat tata kelola kehutanan, meningkatkan daya saing produk kehutanan nan legal dan berkelanjutan, serta memperluas kerjasama dunia dalam upaya mitigasi perubahan iklim, pelestarian keanekaragaman hayati, dan pembangunan ekonomi hijau.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) , Laksmi Wijayanti, mewakili Indonesia pada 2026 APEC Ministerial Meeting on Forestry di Shenzhen, Tiongkok. Pertemuan tingkat menteri ini mengangkat tema "Building a Green Asia-Pacific for Shared Ecological Well-being", dengan konsentrasi pada penguatan pengelolaan rimba lestari, pembangunan ekonomi hijau, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pemanfaatan penemuan dan teknologi untuk mendukung ketahanan area Asia-Pasifik.

Dalam kesempatan tersebut, Laksmi menegaskan Indonesia telah mempunyai fondasi nan kuat melalui Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK). Sistem ini telah diakui secara internasional sebagai instrumen nan bisa menjamin legalitas hasil hutan, meningkatkan kepercayaan pasar, serta memfasilitasi perdagangan kayu nan berkelanjutan.

"SVLK menunjukkan bahwa keberlanjutan bukan sekadar komitmen lingkungan, tetapi juga menjadi fondasi bagi perdagangan nan andal dan rantai pasok hijau nan dipercaya dunia," ujar Laksmi dalam keterangan tertulis, Selasa (28/7/2026).

Namun demikian, menurutnya, penegakan norma saja tidak cukup untuk mengatasi pembalakan liar. Indonesia mendorong perubahan pendekatan dengan memperkuat pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) sebagai sumber ekonomi masyarakat sekitar hutan.

"Dengan menciptakan nilai ekonomi dari rimba nan tetap lestari, masyarakat mempunyai insentif nan lebih besar untuk menjaga rimba dibandingkan menebangnya. Inilah transformasi nan perlu kita bangun berbareng di area Asia-Pasifik," katanya.

Indonesia juga membujuk seluruh ekonomi APEC memperkuat kerja sama dalam meningkatkan akses pasar, interoperabilitas sistem ketertelusuran (traceability), mengurangi halangan teknis perdagangan, serta mendorong investasi hijau bagi pengembangan rantai nilai HHBK di area Asia-Pasifik.

Selain rumor tata kelola perdagangan hasil hutan, Indonesia menyoroti pentingnya perlindungan ekosistem mangrove. Sebagai negara nan mempunyai sekitar 23% mangrove dunia, Indonesia menilai ancaman terhadap mangrove, termasuk perdagangan terlarangan kayu mangrove untuk produksi arang, merupakan tantangan lintas pemisah nan memerlukan kerjasama internasional.

Untuk memperkuat upaya tersebut, Indonesia memperkenalkan World Mangrove Center (WMC) sebagai pusat kerjasama dunia nan mempertemukan pemerintah, lembaga penelitian, organisasi internasional, masyarakat sipil, dan para pemangku kepentingan dalam mendorong pengelolaan mangrove nan berkelanjutan.

"WMC bukan hanya milik Indonesia, tetapi menjadi platform berbareng untuk memperkuat riset, inovasi, pertukaran pengetahuan, serta mobilisasi sumber daya bagi konservasi dan restorasi mangrove dunia," ujar Laksmi.

Indonesia juga mengundang seluruh personil APEC untuk berasosiasi dalam WMC guna memperkuat jejaring penelitian, meningkatkan kapabilitas teknis, mengembangkan solusi berbasis alam (nature-based solutions), serta mempercepat upaya berbareng menghadapi perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan menjaga ketahanan area pesisir.

Keikutsertaan Indonesia dalam forum ini merupakan bagian dari langkah strategis Kementerian Kehutanan di bawah kepemimpinan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin dalam agenda kehutanan global.

Melalui diplomasi nan aktif, penguatan tata kelola kehutanan, serta inisiatif kolaboratif seperti SVLK dan World Mangrove Center, Indonesia terus mendorong lahirnya solusi konkret terhadap tantangan perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pembangunan ekonomi hijau.

Kepemimpinan ini menegaskan komitmen Indonesia untuk tidak hanya menjadi penjaga rimba tropis dunia, tetapi juga menjadi penggerak kerjasama internasional dalam mewujudkan pengelolaan rimba nan lestari bagi generasi mendatang.

(prf/ega)