Demokrat Pertanyakan Posisi PDIP: Dukung atau di Luar Pemerintahan

Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mempertanyakan posisi politik PDI Perjuangan (PDIP) terhadap pemerintahan saat ini. Demokrat meminta PDIP untuk segera menegaskan sikapnya secara jelas kepada publik, apakah berada di dalam koalisi pemerintahan alias memilih jalur di luar pemerintahan sebagai oposisi.

"Sebenarnya ini mendukung pemerintah alias di luar pemerintahan. Nah kira-kira seperti itu. Ini kan kudu ada ketegasannya aja gitu nan kita butuhkan dalam keseharian juga seperti itu gitu. Nah kita belum memandang ya dalam komunikasinya, dalam implementasinya,” kata Herzaky saat ditemui di Jakarta, Sabtu (20/6).

Ia kemudian membandingkan situasi tersebut dengan pengalaman Partai Demokrat nan pernah berada di luar pemerintahan sebagai partai penyeimbang nan konsisten.

"Ketika kami berada di luar ya kami menyampaikan kami memang di luar, ada kritik kami kritik dengan tegas, kritik dengan jelas, kan begitu. Seperti itulah kita berbincang sebagai penyeimbang," tuturnya.

Herzaky lebih lanjut mengatakan, saat ini masyarakat tidak dapat memandang dengan jelas mengenai pihak mana nan berkoalisi dengan pemerintah maupun pihak nan menjadi penyeimbang.

“Tapi hari ini kan masyarakat tidak bisa memandang dengan jelas nih sebenarnya hari ini nan di pemerintahan siapa, kemudian penyeimbangnya nan mana nih sebenarnya gitu," lanjutnya.

Herzaky juga menegaskan, Partai Demokrat menghormati apa pun keputusan internal nan bakal diambil oleh PDIP. Namun, dia berambisi sikap tersebut tidak hanya berakhir pada pernyataan politik saja, melainkan terimplementasi di parlemen maupun mengenai isu-isu nan berkembang saat ini.

"Bukan sekadar sikap mendukung alias tidak mendukung, tetapi komunikasinya juga kepada publik secara jelas. nan kedua adalah gimana penerapan dalam kesehariannya, apakah itu di parlemen, apakah itu di isu-isu nan menjadi concern publik hari ini," pungkas Herzaky.

Sebelum rumor ini bergulir di Demokrat, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid lebih dulu meminta PDIP mengambil sikap nan lebih tegas terhadap pemerintahan. Ia menilai posisi PDIP sebagai partai penyeimbang perlu diperjelas dan tidak bersikap abu-abu.

"Saya berambisi PDIP mengambil sikap nan tegas. Kalau memang berada di posisi oposisi, ya oposisi saja, jangan bersikap abu-abu," ujar Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6).

Jazilul menilai posisi PDIP sebagai partai penyeimbang tetap belum tergambar secara jelas. Ia juga menyebut sikap nan tegas bakal lebih dihargai dibandingkan posisi nan dinilai tidak konsisten.

“Menurut saya, posisi PDIP saat ini tetap belum tegas. Sebagai partai penyeimbang itu seperti apa, perlu diperjelas, agar kita bisa bergerak dengan baik," kata Jazilul.

Respons PDIP soal Disebut Partai Abu-abu

Ketua DPP PDIP Said Abdullah menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid tersebut. Said menegaskan posisi politik PDIP sudah jelas sebagaimana diputuskan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) partai, ialah sebagai partai penyeimbang.

"Keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan telah memutuskan bahwa PDI Perjuangan berposisi sebagai Partai penyeimbang. Sikap ini bukan sikap abu abu. Kita tidak bisa membandingkan dengan negara negara barat, nan menjalankan sistem oposisi," kata Said saat dihubungi, Kamis (18/6).

Menurut Said, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah menegaskan bahwa posisi penyeimbang dijalankan secara objektif dan proporsional dalam menyikapi kebijakan pemerintah.

"Ditegaskan sendiri oleh Ibu Mega, Ketua Umum bahwa sebagai penyeimbang itu bersikap objektif-proporsional, artinya jika pemerintah keahlian dan kebijakannya bagus untuk rakyat, sudah semestinya bagi PDI Perjuangan memberikan support hingga 2029, meskipun PDI Perjuangan tidak mendapatkan faedah elektoral dari keahlian bagus tersebut," tutur Ketua Banggar DPR itu.

"Sebaliknya, jika kebijakan dan kinerjanya kurang bagus, kami mengingatkan secara konstruktif, dan dalam posisi seperti ini belum tentu juga kami mendapatkan untung elektoral," tambahnya.

Ia menjelaskan, sikap sebagai penyeimbang berbeda dengan oposisi. Menurutnya, PDIP tetap menginginkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melangkah baik hingga akhir masa jabatan.

"Sebagai penyeimbang PDI Perjuangan menginginkan Presiden Prabowo bisa berkhidmat dengan baik hingga 2029. Berbeda dengan pilihan jika mengambil sikap oposisi. Oposisi itu kehendak politiknya berlawanan total dengan pemerintahan berkuasa. Sikap opsi lebih menempuh jalan untuk menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintahan agar mendapatkan akibat negatif elektoral," kata Said.