Data Pajak Rumah Salah Alamat atau Luas Tanah Keliru? Begini Cara Memperbaikinya

Masyarakat perlu memastikan info Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sesuai dengan kondisi sebenarnya. (Foto: Okezone.com/PU)

JAKARTA – Masyarakat perlu memastikan info Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sesuai dengan kondisi sebenarnya. Pasalnya, tetap terdapat kesalahan administrasi, seperti alamat objek pajak nan tidak sesuai, luas tanah berbeda dengan sertifikat, hingga info wajib pajak nan tidak cocok dengan identitas resmi.

Oleh lantaran itu, masyarakat dapat mengusulkan pembetulan info PBB-P2 andaikan menemukan ketidaksesuaian antara info manajemen dengan kondisi objek maupun subjek pajak.

"Pembetulan PBB-P2 dapat dilakukan andaikan terdapat kesalahan pencatatan alias info nan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Wajib pajak dapat mengusulkan permohonan pembetulan dengan melampirkan arsip pendukung agar info PBB-P2 menjadi lebih akurat," ujar Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jakarta Morris Danny, Selasa (21/7/2026).

Kesalahan info PBB-P2 nan dapat diajukan untuk pembetulan antara lain luas tanah nan berbeda dengan sertifikat, alamat objek pajak nan tidak tepat, identitas wajib pajak nan tidak sesuai dengan KTP, perubahan luas gedung nan belum tercatat, hingga kesalahan info pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2.

Melalui jasa pembetulan PBB-P2, wajib pajak dapat memperbaiki info manajemen agar sesuai dengan kondisi objek pajak, info subjek pajak, maupun arsip pendukung nan dimiliki. Data nan jeli juga dapat membantu menghindari hambatan manajemen di kemudian hari.

Apa Itu Pembetulan PBB-P2?

Pembetulan PBB-P2 merupakan proses perbaikan alias perubahan info manajemen Pajak Bumi dan Bangunan akibat adanya kesalahan pencatatan, kekeliruan data, alias ketidaksesuaian dengan kondisi objek maupun subjek pajak nan sebenarnya.

Pembetulan dapat dilakukan terhadap info objek pajak, subjek pajak, maupun info pengenaan pajak. Dengan demikian, wajib pajak dapat mengusulkan permohonan andaikan menemukan info nan tidak sesuai dalam manajemen PBB-P2.