Danantara Kelola Dana Cadangan Pesangon? Ini Faktanya

Sedang Trending 1 hari yang lalu

Danantara Kelola Dana Cadangan Pesangon? Ini Faktanya

Danantara Kelola Dana Cadangan Pesangon? Ini Faktanya (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemerintah hingga saat ini belum menetapkan alias menunjuk lembaga nan bakal bertindak sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon.

"Sampai sekarang belum ada keputusan Pemerintah mengenai lembaga nan bakal mengelola Dana Cadangan Pesangon,” ujar Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker Indah Anggoro Putri dalam keterangannya, Jakarta, Senin (16/11/2026)

Dia menegaskan bahwa Kemnaker tidak pernah menyampaikan pernyataan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia bakal menjadi pengelola Dana Cadangan Pesangon. Kemnaker juga tidak pernah menyatakan bakal bertindak sebagai lembaga pengelola biaya tersebut.

"Informasi nan menyebut bahwa pengusaha sekarang wajib menyetorkan biaya persediaan pesangon ke Danantara tidak benar," tegasnya.

Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa info nan beredar di media sosial mengenai tanggungjawab pengusaha menyetorkan biaya persediaan pesangon kepada Danantara merupakan info nan tidak benar.

Dana Cadangan Pesangon

Putri menjelaskan, ketentuan mengenai Dana Cadangan Pesangon sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan tetap memerlukan peraturan pelaksanaan. Oleh lantaran itu, beragam aspek teknis mengenai penyelenggaraan kebijakan tersebut belum ditetapkan secara final.

Putri menjelaskan, proses penyusunan peraturan penyelenggaraan bakal diawali dengan penjaringan aspirasi alias konsultasi publik nan melibatkan para pemangku kepentingan ketenagakerjaan. Langkah ini krusial agar kebijakan nan dirumuskan dapat mempertimbangkan beragam perspektif, baik dari kalangan pengusaha, pekerja/buruh, maupun pihak-pihak mengenai lainnya.

"Pengaturan mengenai Dana Cadangan Pesangon perlu dibahas secara komprehensif berbareng para pemangku kepentingan. Kita mau memastikan bahwa patokan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan bumi usaha,” jelasnya.

Putri menambahkan, peraturan penyelenggaraan tersebut nantinya diharapkan mengatur sejumlah aspek penting, antara lain sistem pengelolaan Dana Cadangan Pesangon, tata kelola, sumber pendanaan, organisasi alias lembaga pengelola, serta sistem pertanggungjawabannya.

"Dengan demikian, beragam info mengenai pihak nan bakal mengelola biaya tersebut, termasuk penyebutan Danantara maupun Kemnaker sebagai pengelola, belum mempunyai dasar penetapan resmi dari Pemerintah," terangnya.

Kemnaker mengimbau masyarakat, khususnya kalangan pengusaha dan pekerja/buruh, agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan info nan belum terkonfirmasi kebenarannya. Masyarakat diharapkan merujuk pada info dan penjelasan resmi Pemerintah dalam mengikuti perkembangan kebijakan Dana Cadangan Pesangon.

Putri menegaskan, setiap perkembangan kebijakan tersebut bakal disampaikan secara resmi setelah melalui tahapan pembahasan, perumusan, dan penetapan peraturan penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kemnaker berkomitmen memastikan setiap kebijakan ketenagakerjaan disusun secara transparan dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan pelindungan hak-hak pekerja/buruh serta keberlangsungan bumi usaha,” katanya.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk pembaruan buletin terbaru setiap hari

Follow

Berita Terkait

Telusuri buletin finance lainnya

Selengkapnya
Sumber Okezone.com
Okezone.com
↑