Dadan Cs Tersangka, Langkah Kejagung Jadi Kunci Benahi Tata Kelola MBG

Dadan Hindayana ditangkap Kejagung (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap tiga mantan pucuk ketua Badan Gizi Nasional (BGN) dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengungkapkan praktik rasuah ini menjadi momentum untuk melakukan pembenahan.

Menurut Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia (SSI) Abdul Hakim, langkah sigap abdi negara penegak norma sangat penting, mengingat program tersebut berangkaian langsung dengan kebutuhan dasar gizi anak-anak Indonesia sebagai sasaran utama kebijakan nasional.

“Ya, saya kira langkah ini patut diapresiasi. Publik selama ini menyuarakan kegelisahan nan cukup besar terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis, terutama lantaran program ini menyangkut kebutuhan gizi anak-anak Indonesia. Karena itu, ketika ada respons sigap dari abdi negara penegak hukum, saya memandang ini sebagai jawaban awal atas ekspektasi publik,” ujarnya, dikutip Kamis (11/6/2026).

Menurutnya, penegakan norma nan transparan menjadi bagian krusial dalam memastikan tujuan mulia sebuah program tidak tercoreng oleh praktik penyimpangan. “Ada satu peribahasa nan menurut saya relevan dalam konteks ini, ialah road to hell is paved with good intentions. Maksudnya, niat baik saja tidak cukup andaikan tidak diikuti tata kelola nan baik, pengawasan nan kuat, dan sistem akuntabilitas nan berjalan,” katanya.

Ia menjelaskan Program MBG sejak awal dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Namun, menurutnya, tanpa pengawasan nan ketat, tujuan mulia tersebut dapat terganggu oleh celah penyimpangan. Sebab itu, dia menilai penegakan norma nan dilakukan Kejagung kudu dipahami sebagai langkah krusial untuk melindungi kepentingan publik sekaligus menjaga keberlanjutan program jangka panjang.

“Jadi, respons norma ini bukan hanya soal penindakan terhadap individu, tetapi juga menjadi sinyal bahwa program MBG kudu dijaga dari praktik-praktik nan merusak tujuan besarnya,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya pengawalan publik agar proses norma melangkah secara transparan dan menyeluruh, termasuk dalam mengungkap kemungkinan adanya penyimpangan nan lebih sistemik.