Creative Financing Jadi Jurus Pemda Perkuat Fiskal Daerah

Pemerintah wilayah (Pemda) diminta memanfaatkan skema creative financing sebagai strategi memperkuat fiskal. (Foto: Okezone.com/Kemendagri)

JAKARTA - Pemerintah wilayah (Pemda) diminta memanfaatkan skema creative financing sebagai strategi memperkuat fiskal dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di tengah tantangan pengelolaan finansial daerah, termasuk ketergantungan terhadap biaya transfer pusat.

“Creative financing kudu menjadi semangat baru bagi wilayah dalam meningkatkan pendapatan sekaligus memperbaiki pelayanan publik. Kita tidak bisa hanya mengandalkan sumber pendapatan nan ada, tetapi kudu terus menciptakan pengganti pembiayaan nan inovatif,” ujar Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni, Senin (8/6/2026). 

Ia menjelaskan, creative financing tidak hanya berangkaian dengan pencarian sumber pendapatan baru, tetapi juga transformasi tata kelola birokrasi menjadi lebih fleksibel, efisien, inovatif, dan berorientasi pada hasil.

Menurutnya, terdapat tiga sasaran utama dari penerapan creative financing, ialah peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Fatoni memaparkan sejumlah instrumen nan dapat digunakan pemerintah daerah, antara lain optimasi pajak dan retribusi wilayah melalui digitalisasi layanan, penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), optimasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta pemanfaatan aset wilayah nan belum produktif.

Selain itu, skema lain nan dapat dikembangkan meliputi kerja sama pemerintah wilayah dengan badan usaha, pemanfaatan biaya Corporate Social Responsibility (CSR), penguatan peran BAZNAS, serta penggunaan pinjaman dan obligasi wilayah sesuai ketentuan.

Ia menilai tetap banyak aset wilayah nan belum dimanfaatkan secara optimal untuk memberikan nilai tambah ekonomi.