Cegah Korupsi, Wamendagri Tekankan Pentingnya Integritas Kepala Daerah

Jakarta -

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya integritas dari seluruh kepala wilayah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan nan bersih dan bebas korupsi. Hal tersebut perlu diimbangi dengan kemauan para ketua wilayah untuk terus mempelajari izin pengelolaan finansial negara.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan keynote speech pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (20/8).

Wiyagus menyoroti banyaknya kepala wilayah nan berasal dari beragam latar belakang, seperti politisi maupun pengusaha, nan belum terbiasa dengan ketentuan mengenai tata kelola finansial publik. Menurutnya, pemahaman terhadap patokan norma menjadi pelindungan utama bagi ketua daerah.

"Jadi belajar, belajar, dan belajar lantaran semua akibat ada di kepala wilayah ya," tegas Wiyagus dalam keterangannya, Kamis (20/8/2026).

Ia menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) datang bukan sekadar untuk menghukum, melainkan menjalankan kegunaan pembinaan agar seluruh pemerintah wilayah (Pemda) dapat melangkah sesuai koridor hukum. Pembinaan ini krusial untuk membentuk ketua nan berintegritas, adaptif, dan kolaboratif, sehingga tidak tergoda melakukan tindakan koruptif.

Upaya penguatan tata kelola tersebut, lanjut Wiyagus, sejalan dengan pengarahan Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita ke-7 nan memprioritaskan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi.

Rakor tersebut merupakan penyelenggaraan klaster ketiga dari sepuluh rangkaian aktivitas edukasi pencegahan korupsi nan dirancang Kemendagri berbareng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Terakhir, Wiyagus menekankan bahwa perbaikan sistem tata kelola pemerintahan melibatkan empat dimensi utama, ialah kepemimpinan dan politik, kebijakan tata kelola, pengawasan dan akuntabilitas, serta integritas. Ia meminta seluruh ketua dan aparatur wilayah mencermati titik rawan dalam siklus pemerintahan serta melakukan perubahan paradigma pada tingkat individu.

"Mudah-mudahan setelah aktivitas ini tidak ada lagilah kepala wilayah nan berangkaian dengan masalah norma ya," minta Wiyagus.

Sebagai informasi, aktivitas tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi, Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam X, serta jejeran pejabat mengenai lainnya.

(anl/ega)