
Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, La Ode Ahmad P. Bolombo
JAKARTA – Pemerintah bakal segera menerapkan sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan finansial desa guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas penggunaan biaya desa.
Penerapan transaksi non tunai untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan anggaran desa sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Diharapkan, dengan langkah ini finansial biaya desa bisa lebih transparan.
“Digitalisasi dan transaksi non tunai merupakan jembatan emas dalam melaksanakan asas transparan dan akuntabel pada pengelolaan finansial desa,” kata Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, La Ode Ahmad P. Bolombo, Jumat (15/5/2026).
Menurutnya, sistem pembayaran digital dapat mengurangi akibat manipulasi biaya tunai, mempermudah proses audit, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan finansial desa.
“Dengan sistem pembayaran secara digital, penyalahgunaan anggaran maupun manipulasi biaya tunai diharapkan dapat diminimalisir. Selain itu, proses audit menjadi lebih mudah dan transparansi pengelolaan finansial desa dapat semakin meningkat,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Kemendagri juga menegaskan penerapan transaksi non-tunai telah diperkuat melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.1.3/4910/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Desa.
Melalui izin tersebut, pemerintah kabupaten dan kota diminta segera menyiapkan teknologi info dan komunikasi untuk mendukung sistem transaksi non-tunai, termasuk menetapkan peraturan kepala wilayah mengenai sistem dan prosedur transaksi non-tunai serta penetapan bank persepsi.
La Ode menuturkan, Provinsi Jawa Tengah dipilih menjadi salah satu konsentrasi penerapan lantaran mempunyai jumlah desa terbanyak di Indonesia, ialah mencapai 7.810 desa.
6 bulan yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·