Cawapres Pendamping Prabowo Harus Miliki jiwa Kenegarawanan dan Figur Pemersatu

Sedang Trending 16 menit yang lalu

Cawapres Pendamping Prabowo Harus Miliki jiwa Kenegarawanan dan Figur Pemersatu

Presiden Prabowo Subianto

JAKARTA - Partai Gerindra membeberkan empat kriteria calon wakil presiden (Wapres) nan pas untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam memimpin pemerintahan. Diketahui, pelantikan wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka bakal dilaksanakan pada Rabu 9 Desember 2026.

Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso mengatakan, kriteria pertama,  sosok wakil presiden kudu mempunyai ideologi dan semangat juang nan sama dengan Presiden Prabowo.

“Dua tahun pemerintahan Pak Prabowo kan secara tegas Pak Prabowo punya tekad nan sangat kuat mau menengakkan UUD 1945 Pasal 33, maka seorang wapres kelak nan bakal diusulkan kudu punya semangat nan sama," kata Sugiat, dikutip, Kamis (19/11/2026).

Kedua, Sugiat mengatakan, wakil presiden nan terpilih kudu satu tujuan nan sama dengan Prabowo dalam melawan oligarki rakus hingga pelaku ekonomi sangat serakah. Ketiga,  dibutuhkan sosok wakil presiden nan dapat mengawal program prioritas pemerintah di tengah masyarakat agar transparan dan akuntabel, sehingga bisa sukses dijalankan.

Sementara itu, Inisiator Qutb Global, Hery Haryanto Azumi, menegaskan bahwa Presiden perlu diberikan ruang nan luas untuk berpikir bening dan menentukan sikap berasas pertimbangan objektif serta kepentingan nasional.

“Presiden kudu diberikan kebebasan untuk berpikir dan mengambil keputusan secara objektif tanpa tekanan dan intervensi dari pihak mana pun. Keputusan mengenai masa depan kepemimpinan nasional tidak boleh disandera oleh kepentingan kelompok, kalkulasi politik, apalagi ambisi kekuasaan individu. Kepentingan bangsa kudu menjadi pertimbangan tertinggi,” tegas Hery.

Menurutnya, keputusan strategis kenegaraan, termasuk mengenai pendamping Presiden, kudu ditempatkan dalam kerangka kepentingan jangka panjang Indonesia.

Hery mengingatkan bahwa sistem pengisian kedudukan Wakil Presiden andaikan terjadi kekosongan telah diatur dalam Pasal 8 UUD 1945. Oleh lantaran itu, seluruh pihak kudu menghormati ketentuan konstitusi dan tidak mendahului proses kenegaraan nan berlaku.

Lebih lanjut, Hery berpandangan bahwa dinamika pergantian Wakil Presiden semestinya tidak menjadi sumber perpecahan baru. Sebaliknya, momentum tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperkuat konsolidasi nasional dan merekatkan kembali beragam komponen bangsa.

Ia menilai, figur nan mendampingi Presiden kudu mempunyai kapabilitas kenegarawanan, keahlian komunikasi lintas kelompok, serta penerimaan sosial dan politik nan luas.

Selengkapnya
Sumber Okezone.com
Okezone.com
↑