Cara Unisba Agar Mahasiswanya Punya Kompetensi Sesuai Kebutuhan Dunia Hukum

Unisba dan Peradi Profesional

BANDUNG – Universitas Islam Bandung (UNISBA) resmi menjalin kerja sama dengan Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional (PERADI Profesional) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) nan difokuskan pada penguatan pendidikan norma serta pengembangan pekerjaan advokat.

Penandatanganan berjalan di Ruang Rektorat UNISBA dalam suasana penuh keakraban dan dihadiri jejeran ketua universitas serta perwakilan PERADI Profesional.

Nota Kesepahaman ditandatangani langsung oleh Rektor UNISBA, Prof. Ir. A. Harits Nu'man, M.T., Ph.D., IPU., ASEAN Eng., berbareng Ketua Umum PERADI Profesional, Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, S.H., M.H., CREL. Sementara Perjanjian Kerja Sama ditandatangani Dekan Fakultas Hukum UNISBA, Prof. Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.Hum., berbareng Ketua Umum PERADI Profesional.

Turut datang dalam aktivitas tersebut Wakil Rektor Bidang Kerja Sama UNISBA Prof. Dr. Hj. Ratna Januarita, S.H., LL.M., M.H., Dekan Fakultas Hukum Prof. Dr. Efik Yusdiansyah beserta para wakil dekan dan jejeran ketua UNISBA. Dari pihak PERADI Profesional datang Ketua Dewan Pembina Prof. Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.Hum., Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi (OKK) Dr. Hendra Dinatha, S.H., M.H., serta pengurus lainnya.

Kerja sama tersebut difokuskan pada penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan Pendidikan Profesi Advokat (PPA). Selain itu, kedua lembaga juga bakal bekerja-sama dalam bagian pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, seminar, pelatihan, kuliah umum, obrolan ilmiah, hingga beragam aktivitas akademik lainnya.

Ketua Umum PERADI Profesional Harris Arthur Hedar mengatakan, sinergi antara organisasi advokat dan perguruan tinggi menjadi langkah krusial untuk meningkatkan kualitas pendidikan norma di Indonesia.

"Peningkatan kualitas pekerjaan advokat kudu dimulai dari pendidikan norma nan bermutu, kurikulum nan adaptif, serta sinergi nan erat antara akademisi dan praktisi hukum," kata Harris.