Cak Imin Minta Pemerintah Stop Ulangi Pola Kegagalan Penanganan Karhutla

Kabut asap akibat karhutla.(Dok. Antara)

MENTERI Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar alias nan berkawan disapa Cak Imin meminta pemerintah tidak terus mengulangi pola kegagalan nan sama dalam menangani kebakaran rimba dan lahan (karhutla) dari tahun ke tahun. 

Menurutnya, Indonesia sesungguhnya mempunyai sumber pengetahuan nan selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal, ialah pengalaman dan kearifan masyarakat budaya serta organisasi lokal nan telah hidup dan menjaga alam selama berabad-abad.

“Kita semua lagi pusing mengatasi musibah rutin kebakaran rimba di mana-mana. Kita tidak sadar bahwa sumber pengetahuan, apalagi pengetahuan pengetahuan ada di masyarakat budaya dan para pengelola lokal nan punya pengalaman dan kearifan, nan itu mestinya menjadi sumber kebijakan,” kata Cak Imin dalam keterangannya, Selasa (1/9).

Ia mempertanyakan pola penanganan kebakaran rimba nan terus dilakukan secara berulang setiap tahun, sementara pengetahuan masyarakat nan hidup paling dekat dengan area rimba belum sepenuhnya ditempatkan sebagai bagian krusial dalam perumusan solusi.

Menurutnya, kebijakan konservasi dan penanganan persoalan lingkungan tidak cukup hanya disusun dari pendekatan teknis dan administratif. Pengalaman masyarakat budaya dan organisasi lokal nan telah menjaga dan hidup berdampingan dengan alam selama beratus-ratus tahun juga kudu menjadi bagian dari fondasi kebijakan.

“Kenapa kita pusing-pusing dengan beragam langkah rutinan tiap tahun selalu menghadapi kebakaran hutan? Mari kita kembali kepada pengetahuan dan kearifan lokal,” ucap Cak Imin.

Ia menilai masyarakat budaya dan organisasi lokal mempunyai sistem pengetahuan nan kokoh lantaran dibangun dari pengalaman panjang dalam menjaga keseimbangan kehidupan dan lingkungan.

Karena itu, dia meminta kementerian dan lembaga di bawah koordinasinya untuk betul-betul membuka ruang bagi pengetahuan masyarakat budaya dalam proses perumusan kebijakan.

“Saya meminta kepada menteri-menteri di bawah koordinasi saya untuk betul-betul mendengarkan, memandang langsung, mengambil dari pengetahuan nan ada dalam masyarakat budaya dan pelaku konservasi lokal,” ujarnya.

Menko Muhaimin juga menyatakan dukungannya terhadap dekolonisasi konservasi sumber daya alam. Menurutnya, masyarakat budaya dan organisasi lokal tidak semestinya hanya ditempatkan sebagai objek alias pelengkap dalam agenda konservasi.

Sebaliknya, para pemangku budaya dan organisasi lokal kudu menjadi subjek nan terlibat langsung dalam menentukan arah kebijakan untuk menjaga keberlanjutan alam.

“Mari kita letakkan para pemangku budaya sekaligus organisasi lokal menjadi subjek untuk lahirnya kebijakan nan tepat, hulu masalah teratasi, tidak parsial, tapi terintegrasi dalam mengatasi dan menjaga sustainabilitas seluruh kekayaan alam kita,” pungkasnya.

Pendekatan tersebut krusial agar penanganan persoalan lingkungan tidak hanya berfokus pada akibat ketika musibah telah terjadi, tetapi bisa menyelesaikan persoalan sejak dari hulu. (H-3)