BWI Luncurkan Arah Baru Kebijakan Wakaf Nasional, Dorong Sertifikasi Kompetensi Nazir

Rakernas BWI luncurkan arah baru kebijakan wakaf nasional.

JAKARTA – Badan Wakaf Indonesia (BWI) resmi meluncurkan arah baru kebijakan perwakafan nasional dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2026 nan berjalan pada 15–16 Juli 2026 di Jakarta. Rakernas bertema "Wakaf Berdampak dan Berkelanjutan" ini menekankan pentingnya integrasi agenda kerja dan modernisasi tata kelola untuk memaksimalkan potensi besar wakaf di Indonesia.

Dalam pidatonya, Ketua Badan Pelaksana BWI, Prof. Dr. Phil. KH. Kamaruddin Amin, MA, menyoroti adanya jarak nan lebar antara besarnya potensi wakaf dan aktualisasi ekonominya saat ini. Menurutnya, pemanfaatan instrumen wakaf di Indonesia kudu segera keluar dari pola konvensional dan beralih bentuk ke sektor upaya produktif nan inovatif.

"Dinamika perwakafan nasional kudu segera beradaptasi dengan tantangan sosial-ekonomi. Ke depan, diversifikasi instrumen wakaf ke sektor upaya produktif adalah keharusan. Wakaf tidak boleh lagi hanya dipandang secara statis, tapi kudu dikelola secara ahli untuk kesejahteraan anak bangsa," tegas Prof. Kamaruddin.

Selain mendorong percepatan revisi Undang-Undang Wakaf pada tahun depan, Prof. Kamaruddin menginstruksikan langkah afirmatif berupa penyelenggaraan sertifikasi kompetensi secara massal bagi para Nazir di seluruh Indonesia. Ia menilai Nazir merupakan tokoh sentral nan kualitasnya menentukan arah kemajuan perwakafan nasional.

Senada dengan perihal tersebut, Sekretaris BWI H. Anas Nasihin menyatakan bahwa Rakernas ini menjadi jembatan krusial untuk menyatukan visi dan mengikis fragmentasi kerja antara pengurus pusat dan daerah. Memasuki era baru ini, BWI memanfaatkan teknologi info guna mengonsolidasikan seluruh lini kepengurusan tanpa tersendat kuota bentuk maupun jarak.

Sebagai bentuk nyata dari komitmen transformasi tersebut, BWI menetapkan tiga sasaran strategis nasional nan wajib dikejar oleh pengurus di semua tingkatan, yaitu:

• Sertifikasi Nazir Secara Nasional: Memberdayakan pengelola wakaf melalui training teknis dan sertifikasi kompetensi agar pengelolaan aset menjadi lebih amanah serta menguntungkan.
• Wakaf Masuk KPI Pemerintah Daerah: Mendorong para kepala wilayah (gubernur, bupati, dan wali kota) untuk menjadikan tata kelola wakaf sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (KPI) wilayah, sehingga Pemda turut mempunyai tanggung jawab moral terhadap potensi wakaf lokal.
• Proyek Binaan Distingtif: Mewajibkan setiap BWI tingkat provinsi untuk membangun proyek wakaf percontohan (pilot project) nan unik dan memberikan akibat nyata langsung kepada masyarakat setempat.

Melalui pembagian konsentrasi ke dalam enam komisi teknis selama dua hari persidangan—mulai dari tata kelola, hukum, tata ruang aset, hingga literasi—Rakernas BWI 2026 ini diharapkan bisa menghasilkan peta jalan (roadmap) baru nan lebih garang demi mendorong kemandirian ekonomi umat secara berkelanjutan.

(Rahman Asmardika)