Buruh Geruduk Kantor Purbaya, Tuntut Pajak JHT Dihapus

Buruh Geruduk Kantor Purbaya, Tuntut Pajak JHT Dihapus (Foto: Said Iqbal/Okezone)

JAKARTA - Ribuan pekerja dari beragam serikat pekerja dijadwalkan menggelar tindakan unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Kamis (9/7/2026). 

Mereka menuntut pemerintah menghapus pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) serta sejumlah pungutan pajak lainnya nan dinilai membebani pekerja.

Aksi tersebut diperkirakan diikuti sekitar 1.000 hingga 1.500 pekerja dari wilayah Jabodetabek nan berasal dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan (FSPKEP), Serikat Pekerja Nasional (SPN), serta sejumlah organisasi serikat pekerja lainnya. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) juga disebut bakal berasosiasi dalam tindakan tersebut.

"Saya mengetuk hati Menteri Keuangan, Bapak Purbaya, agar bersedia berdialog. Sekurang-kurangnya, mari kita mulai dengan menjadikan pajak JHT sebesar nol persen," kata  enasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Selasa (7/7/2026).

Selain menuntut penghapusan pajak atas pencairan JHT, para pekerja juga meminta pemerintah menghapus pajak atas Tunjangan Hari Raya (THR), pajak pesangon, serta beragam pungutan pajak nan berangkaian dengan faedah program agunan sosial, termasuk faedah pensiun.

Said Iqbal menilai tuntutan penghapusan pajak JHT mempunyai dasar keadilan. Menurutnya, banyak pekerja berpotensi mengalami pajak berganda lantaran penghasilan mereka telah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, kemudian digunakan untuk bayar iuran JHT, namun saat faedah JHT dicairkan tetap kembali dikenai pajak.

Said nan juga Presiden Partai Buruh menilai pemerintah selama ini memberikan beragam insentif perpajakan kepada bumi usaha, sehingga pekerja nan kehilangan pekerjaan juga layak memperoleh keringanan serupa.