Tangguh Yudha
, Jurnalis-Senin, 16 November 2026 |13:01 WIB

Buruh Desak UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Minta Menaker Jangan Intervensi! (Foto: Okezone)
JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh mengusulkan kenaikan bayaran minimum 2027 sebesar 7,5 persen hingga 9,5 persen. KSPI meminta pemerintah tidak mengintervensi penetapan kenaikan bayaran dengan menggunakan indeks tertentu.
Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, penentuan kenaikan bayaran minimum kudu melalui sistem pembahasan di Dewan Pengupahan. Dia berambisi pemerintah tidak kembali menggunakan indeks tertentu sebesar 0,7 seperti tahun-tahun sebelumnya.
"Kenaikannya kami usulkan 7,5 persen sampai 9,5 persen. Nah, kami berambisi Menaker jangan seperti tahun-tahun sebelumnya mengintervensi pakai indeks tertentunya 0,7 jangan, itu kudu masuk Dewan Pengupahan," katanya dalam konvensi pers, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Said Iqbal memperkirakan penetapan bayaran minimum 2027 berpotensi mengalami keterlambatan seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menyusul proses pengesahan Dewan Pengupahan dan Dewan Tripartit Nasional nan baru oleh Menteri Ketenagakerjaan.
Namun begitu, dia berambisi nilai kenaikan bayaran minimum 2027, baik Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), maupun Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK), sudah dapat diketahui pada awal Desember 2026.
"Sekitar awal bulan Desember 2026, kita sudah bakal mendapatkan nilai kenaikan bayaran minimum tahun 2027, baik UMK, UMP, UMSK, dan UMSP," tegas Said Iqbal.
Lebih jauh, Said Iqbal meminta para gubernur, termasuk Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tidak mengubah rekomendasi UMSK nan telah ditetapkan oleh bupati dan wali kota di wilayahnya. Dia menyoroti pembatalan rekomendasi UMSK Kabupaten/Kota di Jawa Barat nan sebelumnya dilakukan oleh gubernur.
18 menit yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·