Bupati Padang Pariaman Usul Nama Tol Padang-Sicincin Diganti Tol Batang Anai-Kapalo Hilalang

Sejumlah kendaraan melintas di Jalan Tol Seksi Padang-Sicincin saat libur Natal dan Tahun Baru 2025 di Kabupaten Padang Pariaman dengan latar Gunung Tandikek.(ANTARA/Muhammad Zulfikar)

TINGKAT pemanfaatan Tol Padang–Sicincin, ruas tol pertama nan beraksi di Provinsi Sumatra Barat, dinilai tetap belum optimal. Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, mensinyalir salah satu penyebab rendahnya minat pengguna adalah penamaan ruas tol nan dianggap tidak mencerminkan titik awal dan akhir jalur nan sebenarnya.

Usulan perubahan nama tersebut disampaikan John Kenedy Azis dalam rapat koordinasi percepatan penyelesaian persoalan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Lubuak Aluang–Padang. Rapat nan digelar oleh Direktorat IV Jaksa Agung Muda Intelijen ini berjalan di Hotel Mercure Padang, Jumat (5/6).

Salah Persepsi Lokasi

Menurut John Kenedy, nama "Tol Padang–Sicincin" berpotensi menimbulkan persepsi nan kurang tepat di tengah masyarakat. Secara faktual, jalur tol tersebut menghubungkan area Batang Anai dengan Kapalo Hilalang, bukan langsung dari pusat Kota Padang menuju Sicincin.

"Penamaan nan sesuai dengan letak aktual bakal memberikan pemahaman nan lebih jelas kepada masyarakat. Selain itu, dapat menghilangkan persepsi bahwa ruas tol ini mempunyai jarak tempuh nan terlalu jauh alias memutar," ujar John Kenedy Azis.

Atas dasar pertimbangan tersebut, dia secara resmi mengusulkan kepada PT Hutama Karya (Persero) agar mempertimbangkan perubahan nama menjadi Tol Batang Anai–Kapalo Hilalang.

Soroti Tarif dan Kendala Teknis

Selain masalah branding alias penamaan, Bupati juga menyoroti aspek tarif. Sebagian masyarakat menganggap biaya masuk tol saat ini tetap cukup tinggi, sehingga mereka lebih memilih menggunakan jalan nasional lintas Sumatra nan sudah ada. Faktor nilai ini dinilai menjadi halangan signifikan bagi masyarakat untuk beranjak ke jalan tol.

Rapat koordinasi tersebut juga membahas beragam Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) dalam proyek JTTS di Sumatra Barat. Fokus utama pembahasan meliputi:

Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi berbareng jejeran Kejaksaan Tinggi, Kementerian ATR/BPN, dan Satker Pengadaan Tanah Kementerian PUPR turut datang untuk mencari solusi atas hambatan lahan dan teknis nan tetap mengemuka.

John Kenedy menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tetap mendukung penuh proyek strategis nasional ini demi meningkatkan daya saing area dan memperlancar arus logistik di Sumatra Barat. (YH/I-1)