Bupati Kuansing Kena OTT, Komisi II DPR Usul Kepala Daerah Dapat Bonus PAD

Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.

JAKARTA - Kasus dugaan suap nan menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, mendapat sorotan dari Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. Dia menyoroti keterbatasan dalam kewenangan finansial kepala wilayah nan tetap berbanding terbalik dengan "ongkos politik" dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), dan menilai perlunya ada perubahan patokan signifikan untuk mencegah kepala wilayah melakukan praktik rasuah.

"Satu, mengenai dengan biaya politik nan tinggi ya, nan dihasilkan di dalam proses pemilihan kepala wilayah kita. nan kedua, soal kewenangan finansial kepala wilayah nan memang kita akui tetap sangat terbatas," kata Rifqi saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (2/7/2026).

Rifqi mengusulkan kepada Pemerintah untuk melakukan revisi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, terutama nan mengenai dengan kewenangan finansial kepala wilayah dan wakil kepala daerah.

"Kan tidak masuk logika penghasilan kepala wilayah itu hanya sekitar Rp5 sampai Rp6 juta, sementara cost politiknya tinggi," ujar Rifqi.

Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan kewenangan finansial nan logis dan proporsional kepada kepala daerah. Salah satu caranya, kata dia, adalah dengan memberikan jatah sebagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kepala daerah.

"Salah satu usul kami adalah mereka mendapatkan sekian persen dari PAD. Jadi, keahlian mereka meningkatkan PAD harusnya juga berkorelasi dengan kewenangan finansial mereka," kata Rifqi.

"Kalau itu di-state dengan baik, diatur dengan baik melalui peraturan perundang-undangan, angan kita tentu penyalahgunaan kewenangan, termasuk korupsi di dalamnya, itu bisa kita minimalisir. Tapi jika korupsi lantaran keserakahan dan seterusnya, itu kan perihal nan lain," tambahnya.