Bukan Skema Ponzi, BPKH Jamin Pengelolaan Dana Haji Aman dan Transparan

Anggota Badan Pelaksana BPKH, Acep Riana Jayaprawira.(Dok BPKH)

BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memastikan bahwa seluruh biaya titipan jemaah haji Indonesia dikelola secara aman, transparan, dan berbasis prinsip syariah. BPKH membantah keras tudingan nan menyamakan sistem tata kelola finansial tersebut dengan praktik investasi bodong alias skema ponzi.

Pernyataan ini sengaja ditegaskan kembali oleh pihak BPKH untuk meluruskan opini publik nan berkembang di masyarakat mengenai sistem perputaran nilai faedah biaya haji.

Anggota Badan Pelaksana BPKH, Acep Riana Jayaprawira, menerangkan bahwa sistem nan mereka jalankan jauh dari praktik "gali lubang tutup lubang" nan selama ini sering disalahpahami oleh sebagian golongan masyarakat.

Menurut Acep, biaya setoran calon jemaah haji dikelola secara profesional, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Ia memastikan bahwa biaya milik jemaah tidak pernah digunakan untuk memberangkatkan jemaah lain.

“BPKH tidak pernah memberangkatkan jemaah menggunakan duit jemaah lain. Dana nan digunakan untuk keberangkatan adalah biaya milik jemaah itu sendiri. Jadi tidak ada setoran awal jemaah A dipakai untuk memberangkatkan jemaah B,” ujar Acep dalam aktivitas BPKH Connect di Semarang, Rabu (20/5).

Acep menjelaskan, skema ponzi umumnya terjadi ketika biaya dari peserta baru digunakan untuk menutup tanggungjawab alias membiayai peserta lama. Ia mencontohkan praktik nan pernah terjadi pada sejumlah biro perjalanan umrah bermasalah.

“Ponzi itu misalnya ada orang daftar haji alias umrah, uangnya tidak jelas dipakai untuk apa, lampau lenyap dan mencari lagi pendaftar baru untuk menutupi kekurangan,” jelasnya.

Ia menegaskan, pola seperti itu tidak terjadi dalam tata kelola finansial haji nan dijalankan BPKH. Pengelolaan biaya haji dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan diawasi oleh beragam lembaga mengenai agar tetap kondusif serta memberikan faedah optimal bagi jemaah.

Melalui forum BPKH Connect, BPKH juga terus berupaya meningkatkan literasi publik mengenai pengelolaan biaya haji agar masyarakat memperoleh pemahaman nan utuh dan tidak mudah terpengaruh info nan menyesatkan.

“Kepercayaan jemaah adalah amanah nan kudu dijaga. Karena itu, BPKH berkomitmen menjaga transparansi dan integritas dalam setiap pengelolaan biaya haji,” tutup Acep. (RO/E-4)