3 bulan yang lalu
OJK (Foto: Okezone)
JAKARTA - Kawasan unik Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) dipastikan tidak bakal berada di bawah pengawasan langsung Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Wilayah ekonomi unik ini nantinya bakal dikawal oleh Lembaga Pengawas Jasa Keuangan (LPJK) tersendiri dalam corak Dewan Pertimbangan, seiring dengan diberlakukannya paket izin berdikari nan jauh lebih elastis dibanding patokan nasional nan bertindak saat ini.
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mengatakan, pengecualian tata kelola ini sengaja diberikan guna memberikan ruang mobilitas nan lebih bergerak bagi para pelaku industri finansial dunia di area tersebut.
"Siapa pengawasnya PFII? pengawasnya bukan OJK, tetapi kelak bakal ada nan namanya Dewan Pertimbangan lantaran ini bagian dari wilayah Republik Indonesia nan diberikan pengecualian secara unik terhadap izin nan lebih lenggang dan terhadap aturan-aturan nan lebih mudah," ungkap Misbakhun kepada awak media di Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (15/7/2026).
Arsitektur keanggotaan Dewan Pertimbangan PFII tersebut nantinya bakal diisi oleh unsur ketua otoritas finansial tertinggi di Indonesia, nan terdiri dari Gubernur Bank Indonesia (BI), Menteri Keuangan (Menkeu), Ketua Dewan Komisioner OJK, serta Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Lebih lanjut, Misbakhun menjabarkan bahwa pembentukan PFII dirancang untuk memberikan kemudahan operasional sistem finansial nan sangat masif bagi para penanam modal asing.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·