Buka Tarif 0 Persen ke Eropa, Airlangga Sebut IEU-CEPA Jadi Game Changer

Menko Airlangga (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA) bakal menjadi game changer bagi perdagangan nasional. 

Perjanjian jual beli ini membuka pembebasan pos tarif hingga 0 persen ke pasar Eropa serta memperkuat kerja sama di sektor-sektor prioritas seperti daya terbarukan, ekonomi digital, hingga manufaktur.

Airlangga menilai kesepakatan jual beli bilateral ini bakal merevolusi daya saing produk ekspor Indonesia di area Eropa. Fasilitas pemangkasan bea masuk tersebut diyakini membuka akses pasar nan jauh lebih luas sekaligus saling menguntungkan bagi konsumen maupun rantai industri di kedua belah pihak.

"Ini adalah game changer bagi Indonesia, di mana sekitar 90 persen pos tarif kita langsung menjadi 0 persen dan bakal berkurang secara bertahap. Bagi Uni Eropa, akses pasar Indonesia tentu sangat diharapkan untuk menopang kebutuhan industri maupun konsumen dalam aktivitas ekspor dan impor," ujar Airlangga saat ditemui di instansi Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (21/8/2026).

Airlangga menyampaikan soal kerja sama ini menitikberatkan pada sektor-sektor strategis nan menjadi perhatian kedua kawasan, mulai dari daya terbarukan alias renewable energy transformasi digital, keamanan siber hingga agrikultur, nan diselaraskan dengan kelebihan Uni Eropa di bagian manufaktur, inovasi, dan teknologi.

Selain perdagangan barang, ratifikasi IEU-CEPA diyakini bisa membuka potensi arus investasi baru secara masif dari Eropa, seiring maraknya lawatan delegasi upaya berskala besar dari Benua Biru ke Indonesia belakangan ini.

Demi mengejar sasaran pemberlakuan tarif preferensial tersebut, Airlangga menekankan bahwa pemerintah terus mempercepat penyelesaian draf akhir perjanjian jual beli bilateral ini. Koordinasi dengan legislatif telah ditempuh untik memangkas jalur birokrasi pengesahan izin di tingkat nasional.