Buka Raker APPSI, Bima Arya Minta Gubernur Perkuat Koordinasi & Integritas

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta para gubernur memperkuat koordinasi, menjaga integritas, dan menghadirkan kepemimpinan nan bisa mentransformasi wilayah di tengah beragam tantangan nan kian kompleks. Langkah tersebut dinilai krusial untuk mengawal program prioritas nasional sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Bima saat membuka Rapat Kerja (Raker) Gubernur selaku Anggota Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), di Ballroom Aruna Senggigi Resort & Convention, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (16/7/2026).

Mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Bima menjelaskan bahwa gubernur mempunyai dua kegunaan strategis, ialah sebagai kepala wilayah otonom sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah. Karena itu, gubernur perlu memastikan terbangunnya koordinasi nan erat dengan pemerintah kabupaten/kota guna menyinkronkan penyelenggaraan beragam program prioritas nasional.

Bima menyampaikan pesan Mendagri agar para gubernur secara rutin membangun koordinasi, baik secara langsung maupun melalui pertemuan daring, berbareng bupati, wali kota, dan organisasi perangkat wilayah (OPD).

"Di Jakarta, Bapak-Ibu, Kemendagri, Pak Menteri [Dalam Negeri] itu konsisten. Senin itu rakor inflasi. Enggak pernah absen. Kadang bergantian, Wamen alias Sekjen, dan rakor-rakor lain. Jadi, di tengah situasi seperti ini, Pak Menteri menitipkan Bapak-Ibu untuk konsentrasi tetap pada rakor-rakor," katanya.

Selain memperkuat koordinasi, lanjut Bima, Mendagri juga meminta para gubernur memimpin langsung penyelenggaraan program kerja di daerah, terutama nan berangkaian dengan efisiensi anggaran. Menurut Bima, kepemimpinan kepala wilayah tidak dapat sepenuhnya didelegasikan kepada sekretaris wilayah (Sekda), melainkan kudu datang hingga pada penyelenggaraan program di tingkat bawah.

Tak hanya itu, para gubernur juga diminta terus menjadi teladan dalam menjaga integritas, khususnya dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah wilayah (Pemda). Mendagri juga memberikan perhatian terhadap penyelesaian persoalan pemisah wilayah antardaerah nan hingga sekarang tetap menjadi pekerjaan rumah di sejumlah wilayah.

"Pak Menteri meminta Bapak-Ibu untuk juga memberikan atensi kepada persoalan-persoalan pemisah daerah, kabupaten, kota, dan desa, dan lain-lain. Ini kita mau selesaikan secara dicicil oleh teman-teman di Adwil. Nah itu pengarahan dari Pak Menteri nan kudu saya sampaikan," terangnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bima juga mengingatkan agar pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tidak mengalami penurunan meskipun terdapat penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD). Ia meminta para kepala wilayah menghindari keahlian nan rendah (underperform) dan terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, kepala wilayah saat ini perlu menjadi pemimpin nan berkarakter transformasional, ialah bisa menghadirkan perubahan melalui inovasi, kolaborasi, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kemampuan menjadi pemimpin nan transformatif sangat krusial di era dengan tantangannya saat ini. Bima merinci lima tantangan utama nan dihadapi kepala wilayah saat ini, ialah dinamika geopolitik global, pengawalan program prioritas nasional, pemenuhan janji kampanye, perkembangan algoritma media sosial, serta akibat persoalan norma nan perlu diantisipasi.

"Kami berambisi sekali di forum ini Gubernur Kaltim sebagai Ketua [APPSI] bisa terus menginspirasi best practices masing-masing nan transformer itu, dijadikan contoh bagi nan underperformer," tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Bima juga mengingatkan para kepala wilayah agar berfokus pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna mendukung keberhasilan beragam program prioritas. Mengutip pemikiran ahli ekonomi peraih Nobel Robert E. Lucas Jr. dalam "On the Mechanics of Economic Development", Bima menekankan bahwa pembangunan tidak hanya bertumpu pada investasi bentuk maupun teknologi, tetapi juga penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan inovasi. Karena itu, menurutnya, pengembangan kualitas manusia perlu menjadi prioritas Pemda.

"Jadi mari kita sama-sama belajar dan kuatkan gimana membangun ekosistem di sini," tandasnya.

Raker ini turut dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Timur sekaligus Ketua Umum APPSI Rudy Mas'ud, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal, para gubernur dari beragam provinsi di Indonesia alias nan mewakili, serta para pengurus dan majelis master APPSI.