BPOM Temukan 11 Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya atau Dilarang, Hasil Pengawasan Juli-September

Kosmetik. (Foto: Freepik)

JAKARTA – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan adanya 11 produk kosmetik mengandung bahan rawan alias dilarang digunakan. Temuan tersebut merupakan hasil dari pengawasan rutin BPOM dalam periode Juli hingga September 2026 pada sarana langsung maupun secara daring.

Kepala BPOM, Taruna Ikrar mengungkapkan bahwa total temuan itu, empat di antaranya merupakan produk kosmetik impor tanpa nomor notifikasi. Lalu, dua lainnya kosmetik lokal tanpa nomor notifikasi dan lima lainnya kosmetik berasas perjanjian produksi.

“Dari total temuan tersebut, 4 produk merupakan kosmetik impor tanpa nomor notifikasi/ilegal, 5 produk merupakan kosmetik nan dibuat berasas perjanjian produksi, dan 2 produk merupakan kosmetik lokal tanpa nomor notifikasi/ilegal,” ujar Taruna dalam keterangan resminya, dikutip Rabu (11/11/2026).

Berbagai kosmetik tersebut diketahui mengandung bahan rawan dan/atau bahan dilarang dalam kosmetik seperti merkuri, masam retinoat, mometason furoat, pewarna merah K3 dan pewarna merah K10 berasas hasil uji laboratorium.

Taruna menuturkan bahwa beragam kandungan tersebut bisa mengakibatkan akibat kesehatan pada pengguna. Di antaranya, merkuri nan bisa membikin iritasi hingga kerusakan ginjal serta masam retinoat nan bisa mengakibatkan kulit kering hingga perubahan corak alias kegunaan organ janin pada wanita hamil.

“Merkuri dapat mengakibatkan bintik-bintik hitam pada kulit, iritasi kulit, hingga kerusakan ginjal. Sedangkan masam retinoat berpotensi mengakibatkan kulit kering, rasa terbakar, dan perubahan corak alias kegunaan organ janin pada wanita mengandung (bersifat teratogenik),” tuturnya.

Sementara, mometason furoat nan dapat menyebabkan atrofi kulit alias penekanan sumbu hipotalamus-pituitari-adrenal (HPA), sedangkan pewarna merah K3 mempunyai potensi mutagenik dan berkarakter karsinogenik berasas hasil studi. Pewarna merah K10 dapat menyebabkan kanker dan mengganggu kegunaan hati.

Sebagai tindak lanjut, BPOM telah mencabut izin edar serta menghentikan sementara aktivitas termasuk produksi, pengedaran dan impor beragam produk tersebut. Bahkan, BPOM juga telah melakukan penertiban pad akomodasi produksi dan sarana peredaran termasuk retail melalui UPT di seluruh Indonesia.

Tidak hanya itu, BPOM juga menelusuri rantai produksi dan pengedaran guna mengidentifikasi sumber persoalan serta mencegah produk serupa beredar kembali di masyarakat.

Peredaran kosmetik nan mengandung bahan rawan dan/atau dilarang sendiri diketahui melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bagian kesehatan, khususnya Pasal 435 ayat (1) jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, pelanggaran peredaran kosmetik ini dapat dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun alias denda paling banyak Rp5 miliar.

Maka dari itu, Taruna Ikrar menekankan pentingnya kepatuhan pelaku upaya dalam setiap tahapan penyediaan kosmetik, mulai dari produksi hingga peredaran.

“Seluruh pelaku upaya kudu senantiasa mematuhi ketentuan nan bertindak dan memastikan setiap produk nan diproduksi maupun diedarkan telah memenuhi aspek keamanan, kemanfaatan, dan mutu. BPOM tak segan menindak mereka nan melakukan pelanggaran,” tegas Taruna.

Lebih lanjut, BPOM menghimbau masyarakat agar lebih jeli dalam membeli dan menggunakan kosmetik. Masyarakat diminta untuk selalu menerapkan Cek KLIK, ialah Cek Kemasan, Label, Izin edar, dan Kedaluwarsa. Pastikan bungkusan dalam kondisi baik, info produk jelas, nomor izin edar dapat diverifikasi melalui kanal resmi BPOM, dan produk belum melewati tanggal kadaluarsa.

Di sisi lain, masyarakat juga diminta waspada terhadap klaim berlebihan, janji hasil insta, produk nan tidak jelas asal-usulnya, serta penawaran produk dengan nilai nan tidak wajar.

Jika menemukan perihal itu, alias kosmetik nan dicurigai terlarangan alias mengandung bahan berbahaya, masyarakat bisa menyampaikan laporan melalui kanal pengaduan resmi BPOM, termasuk HALOBPOM 1500533 dan unit jasa pengaduan konsumen di daerah.