Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Wahyudi Anas, mengungkap saat ini sudah ada 307.107 QR Code BBM subsidi nan diblokir.
Jumlah pemblokiran menurutnya terus naik lantaran ada QR Code nan ilegal. Langkah pemblokiran tersebut menurut Wahyudi merupakan upaya agar pengedaran BBM subsidi tepat sasaran.
"Kemudian sebelah kanan kita juga terus melakukan optimasi agar pengedaran BBM subsidi tepat sasaran. Itu kita melakukan pemblokiran nyaris 307.107 QR Code. Dan ini continue terus bergerak dan naik lantaran adanya QR Code nan diproduksi secara terlarangan dan seterusnya," kata Wahyudi dalam rapat kerja berbareng Komisi XII DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (16/7).
Di samping itu, Wahyudi menjelaskan bahwa mulai 2026 BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga sedang menyiapkan sistem QR Code nan lebih baik. Hal ini dilakukan agar ke depannya QR Code tak dapat dipalsukan.
"Jadi ini kita siapkan pondasi enterprise info warehouse nan kelak bakal terintegrasi dengan Pertamina Patra Niaga sebagai contoh kelak QR Code bakal kita kelola berbareng sehingga ke depan hasil evaluasinya ini dapat dijadikan sebagai referensi agar QR Code ini tidak dapat diduplikasi," ujarnya.
Dari beragam sidak ke beberapa wilayah nan dilakukan Wahyudi, dia menyebut memang ada modus penggunaan QR Code terlarangan untuk membeli BBM subsidi secara berulang.
Selain itu, Wahyudi juga menjelaskan bahwa saat ini jumlah BBM hasil penindakan penyalahgunaan sudah lebih dari 400 ribu liter.
"Jadi ini intensitasnya cukup lumayan besar. Jumlah untuk BBM nan disita itu kurang lebih 479.267 liter. Ini cukup lumayan besar pada periode 2026 ini," kata Wahyudi.
1 minggu yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·