Bos Bulog Siap Pasok Beras SPHP ke Kopdes Merah Putih Tanpa Batas

Jakarta, CNBC Indonesia - Perum Bulog menyatakan siap memasok beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tanpa membatasi jumlah permintaan. Namun, penyaluran beras tersebut mengikuti pesanan alias purchase order (PO) nan diajukan PT Agrinas Pangan Nusantara.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, pemerintah mengharapkan setiap KDKMP mempunyai stok beras SPHP minimal 2 ton untuk mendukung kesiapan beras bagi masyarakat.

"Kalau kami, intinya Bulog ngikutin sesuai dengan permintaan alias PO dari Agrinas Pangan. Nah sepanjang PO-nya 2 ton, ya kami serahkan 2 ton, dan apalagi kami tidak batasi berapa jumlah kebutuhan Agrinas Pangan, kami tidak batasi," kata Rizal saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Ia menegaskan, Bulog bakal memenuhi kebutuhan beras sesuai jumlah nan dipesan Agrinas Pangan. Dengan demikian, besaran pasokan untuk setiap koperasi berjuntai pada permintaan nan diajukan.

"Sebanyak kebutuhan nan diajukan oleh Agrinas Pangan, itu nan kami kirim ke masing-masing KDKMP," ujarnya.

Rizal mengungkapkan, hingga saat ini sekitar 1.250 KDKMP telah mengusulkan PO beras SPHP kepada Bulog. Perusahaan pelat merah tersebut mengaku telah menyiapkan pasokan untuk dikirim ke koperasi nan sudah memesan.

"Kami nan sudah di-PO kan oleh Agrinas lebih kurang 1.250 KDKMP, nan sudah PO ke kami. Nah kami sudah siapkan, dan kami siap sorong ke masing-masing KDKMP," tutur dia.

Adapun beras SPHP nan disalurkan melalui KDKMP merupakan beras subsidi nan dijual kepada masyarakat. Skema ini menjadi salah satu upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap beras dengan nilai nan terjangkau.

Selain memasok beras SPHP, Bulog juga mendapat pengarahan untuk menyalurkan support pangan melalui KDKMP pada periode Oktober hingga Desember 2026. Namun, proses manajemen untuk penyaluran tersebut tetap melangkah di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Kemarin kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Dirjen Anggaran, proses manajemen sedang berjalan. Nanti setelah keluar administrasinya, kepastian anggarannya, baru kelak ada surat dari Dirjen Anggaran kepada Bapanas. Nah dari Bapanas keluar perintah ke Bulog," jelas Rizal.

Ia memastikan, penyaluran support pangan melalui koperasi nantinya tetap mengikuti prosedur nan berlaku. Penerima kudu membawa undangan dari dinas sosial nan dilengkapi barcode serta kartu tanda masyarakat (KTP).

"Jadi tetap nan dapat support pangan adalah nan mendapat undangan dari dinas sosial, ialah berupa satu lembar nan ada barcode-nya, dan kemudian kelak nan berkepentingan bawa KTP," terang dia.

"Nah kelak kita scan barcode sesuai dengan prosedur, jika ini betul-betul clear di-approve, baru kita layani untuk penyerahan support pangannya," lanjutnya.

Sementara itu, bagi desa nan belum mempunyai KDKMP, penyaluran support pangan bakal tetap dilakukan melalui sistem sebelumnya.

Rizal juga menyebut pemerintah telah memutuskan tambahan 1 juta ton beras SPHP untuk mengantisipasi akibat El Nino dan paceklik, sekaligus memenuhi kebutuhan pengedaran melalui KDKMP.

"Makanya hasil rakortas kemarin kan Pak Menko atas seijin Pak Presiden, beras SPHP ditambah 1 juta ton, untuk satu, mengantisipasi El Nino sekaligus paceklik, dan untuk penyaluran ke masing-masing KDKMP," pungkas Rizal.

(wur) [Gambas:Video CNBC]