BI dan Pemerintah Dituntut Sinkronisasi Kebijakan demi Jaga Rupiah

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur BI Perry Warjiyo(Antara)

Bank Indonesia (BI) dinilai mulai kembali mengambil langkah garang untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah tekanan dunia nan semakin besar. Namun, upaya tersebut disebut belum cukup jika tidak dibarengi sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter. Pada Kamis (28/5), rupiah melemah 54 poin ke level Rp17.855 per dolar AS.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai langkah BI sejauh ini sudah lebih progresif dibanding sebelumnya. Menurutnya, kenaikan BI Rate sebesar 50 pedoman poin menjadi langkah krusial untuk memulihkan kredibilitas pasar dan menjaga stabilitas nilai tukar.

“BI mulai kembali ke pendekatan pre-emptive, front loading, dan ahead the curve seperti era 2018,” ujarnya dalam keterangannya, Kamis (28/5).

Ia mengatakan langkah tersebut diperlukan agar pasar memandang kesungguhan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas rupiah dan inflasi jangka menengah.

Menurut Fakhrul, stabilitas nilai tukar sama pentingnya dengan stabilitas inflasi. Sebab, jika pelemahan rupiah dibiarkan terlalu lama tanpa anchor nan kuat, dampaknya dapat merembet ke beragam sektor ekonomi.

“Kadang bank sentral kudu bertindak sebelum inflasi betul-betul muncul,” kata Fakhrul.

Ia menilai tekanan terhadap rupiah saat ini tidak bisa hanya dibebankan kepada Bank Indonesia. Diperlukan balanced policy mix antara kebijakan moneter dan fiskal agar tekanan di pasar finansial dapat lebih terkendali.

“Kalau BI sudah mengetatkan kebijakan tetapi fiscal stance dan komunikasi kebijakan belum sinkron, maka tekanan terhadap rupiah tetap besar,” tuturnya.

Menurut Fakhrul, pasar mau memandang adanya arah kebijakan nan sejalan antara pemerintah dan Bank Indonesia. Koordinasi kebijakan dinilai menjadi sangat krusial di tengah tekanan dunia nan semakin kompleks.

“Pasar mau memandang burden sharing nan lebih seimbang. Jangan semua tekanan ditanggung rupiah dan BI,” jelasnya.

Ia juga menyoroti sejumlah komunikasi kebijakan nan muncul secara mendadak di tengah sentimen pasar nan jelek turut memperbesar ketidakpastian.

Fakhrul menilai bumi saat ini telah memasuki era baru dengan tekanan inflasi struktural nan lebih tinggi, biaya daya mahal, fragmentasi geopolitik, serta rantai pasok dunia nan semakin kompleks. Karena itu, menurutnya, Indonesia perlu mulai menyesuaikan arah kebijakan fiskal agar lebih adaptif terhadap perubahan lanskap ekonomi global.

“Pasar memerlukan roadmap penyesuaian nan jelas dan kredibel,” tandasnya.