Basuki Buka-Bukaan Progres Proyek IKN

Jakarta, CNBC Indonesia - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memastikan pembangunan tahap pertama (batch 1) telah rampung sepenuhnya. Setelah seluruh batch 1 alias jalan utama selesai dibangun, pemerintah sekarang memfokuskan pengerjaan area legislatif dan yudikatif sebagai bagian dari persiapan menjadikan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan, realisasi shopping Otorita IKN pada 2025 mencapai Rp8,51 triliun alias 94,13% dari pagu anggaran sebesar Rp9,04 triliun. Dari jumlah tersebut, shopping modal mendominasi dengan nilai Rp7,66 triliun nan digunakan untuk menyelesaikan beragam proyek pembangunan di IKN.

"Realisasi shopping tahun anggaran 2025 ini didominasi oleh shopping modal sebesar Rp7,66 triliun nan digunakan untuk penyelesaian pembangunan IKN, baik batch 1 tahun 2025 nan telah selesai 100%. Batch 1 merupakan untuk jalan-jalan utama," kata Basuki dalam rapat kerja berbareng Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (16/7/2026).

"Batch 2 dengan skema tahun 2025-2027 untuk pembangunan ekosistem gedung dan pembangunan perkantoran legislatif dan yudikatif," sambungnya.

Ia menjelaskan, pembangunan batch 2 bakal berjalan hingga 2027 dan mencakup pembangunan gedung-gedung lembaga legislatif maupun yudikatif beserta area pendukungnya. Saat ditemui usai rapat, Basuki mengatakan progres pembangunan area legislatif dan yudikatif saat ini telah mencapai sekitar 15%. Dalam waktu dekat, Otorita IKN juga bakal melelang pembangunan kediaman bagi para aparatur nan bakal bekerja di area tersebut.

"Ya kami terus melakukan itu.. menyiapkan untuk pertama infrastrukturnya, ini lagi jalan terus untuk yudikatif dan legislatif sudah berprogres sekitar 15% progres semuanya, dan bakal kita tenderkan minggu ini untuk nan huniannya," jelas Basuki.

Menurutnya, pembangunan nan telah melangkah saat ini mencakup area dan gedung perkantoran. Sementara itu, pembangunan kediaman menjadi tahap berikutnya nan bakal segera dimulai berbarengan dengan penyelesaian beragam izin pendukung.

"Yang sudah dikerjakan kan perkantoran dan kawasannya, ini tinggal kita untuk huniannya, ya. Kemudian untuk regulasi-regulasinya juga sudah kita siapkan," ujarnya.

Basuki memastikan pembangunan kompleks legislatif bakal terus dikebut hingga akhir 2027. Proyek tersebut telah dimulai sejak 2025 dan menjadi bagian dari sasaran pemerintah mempersiapkan IKN sebagai pusat pemerintahan politik.

"Iya 2027.. dari 2025, 2026, 2027," ucap dia.

Ia merinci, area yudikatif nan dibangun meliputi gedung Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), beserta kediaman dan kawasannya. Sementara area legislatif bakal mencakup gedung DPR, MPR, DPD, ruang sidang paripurna, hingga kediaman bagi para pejabat dan pegawai.

"Iya jadi jika yudikatif kan MA, MK, KY, huniannya, kawasannya. Kalau legislatif, DPR, MPR, DPD, sidang paripurna, dan huniannya," terangnya.

Di sisi lain, Basuki mengungkapkan transportasi umum di IKN pada tahap awal tetap bakal mengandalkan armada bus listrik. Pemerintah belum mempunyai rencana membangun moda transportasi berbasis rel seperti LRT ataupun MRT.

"Ya itu bus, bus listrik aja. Kalau LRT/MRT sekarang belum," kata Basuki.

(wur)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]