Bamsoet Bicara Pembenahan Partai Politik, Ungkap Meritokrasi-Pragmatisme

Jakarta - Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menerangkan sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), para pendiri bangsa telah mengambil keputusan esensial dengan memilih kerakyatan Pancasila sebagai sistem kehidupan bernegara.

Dalam perkembangannya, penguatan kerakyatan tidak bisa dilepaskan dari pembenahan partai politik sebagai salah satu pilar utama demokrasi. Tanpa partai politik nan sehat, kerakyatan berisiko terjebak pada praktik transaksional dan kehilangan arah ideologisnya.

"Sejak awal berdirinya republik ini, para founding fathers telah berketetapan memilih kerakyatan Pancasila sebagai jalan tengah terbaik. Demokrasi nan tidak sekadar prosedural, tetapi berakar pada nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa," ujar Bamsoet, dalam keterangannya, Selasa (6/5/2026).

Hal itu dikatakan Bamsoet saat menjadi pembicara RenTalks 2026 SMA Labschool Cirendeu, hari ini.

Bamsoet menuturkan prinsip kerakyatan adalah menempatkan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab, termasuk dalam lingkup kepartaian. Partai politik semestinya menjadi ruang kaderisasi kepemimpinan, pendidikan politik, serta penyambung kepentingan rakyat.

Namun, realitas menunjukkan tetap adanya tantangan serius, mulai dari rendahnya kaderisasi berbasis meritokrasi, kekuasaan elit, hingga praktik politik duit nan merusak kualitas demokrasi. Survei Indikator Politik Indonesia tahun 2025 menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap partai politik berada di kisaran 60 persen.

Fenomena pragmatisme politik juga dinilai semakin menguat dalam sistem kepartaian. Partai politik kerap terjebak pada orientasi jangka pendek untuk memenangkan pemilu sehingga mengabaikan kegunaan ideologis dan pendidikan politik kepada masyarakat. Akibatnya, publik sering kali disuguhi kontestasi nan lebih menonjolkan ketenaran serta 'isi tas', dibandingkan integritas, kapasitas, ataupun gagasan.

"Salah satu tantangan utama kerakyatan saat ini adalah belum optimalnya kegunaan partai politik dalam melakukan kaderisasi dan rekrutmen kepemimpinan. Fenomena politik transaksional, pragmatisme kekuasaan, hingga praktik politik duit tetap menjadi pekerjaan rumah serius," kata Bamsoet.

Bamsoet menegaskan pembenahan partai politik secara menyeluruh menjadi kebutuhan mendesak untuk memperbaiki kualitas demokrasi. Sistem rekrutmen nan transparan dan berbasis kompetensi kudu diperkuat agar melahirkan pemimpin nan berkualitas. Selain itu, transparansi pendanaan partai juga menjadi rumor penting.

Berdasarkan info Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), banyak kasus korupsi nan melibatkan politisi ataupun kepala wilayah berakar dari mahalnya biaya politik dan lemahnya sistem pendanaan partai. Setidaknya sejak tahun 2004-2026 lebih dari 200 kepala wilayah dijerat KPK lantaran kasus korupsi.

Di sisi lain, pendidikan politik kepada masyarakat juga kudu diperkuat sehingga para pemilih bakal semakin logis dan tidak mudah terpengaruh oleh politik duit alias disinformasi.

"Negara kudu datang memperkuat sistem kepartaian agar lebih sehat, transparan, dan akuntabel. Dengan partai politik nan kuat dan berintegritas, kerakyatan Pancasila bakal semakin kokoh dan bisa menjawab tantangan zaman," tutup Bamsoet. (prf/ega)