Bahlil Tegaskan 60 Persen Gas Masela untuk Kebutuhan Domestik

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.(MI/Ihfa Firdausya)

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemanfaatan gas dari Proyek Strategis Nasional (PSN) LNG Abadi Wilayah Kerja (WK) Masela bakal diprioritaskan untuk kebutuhan daya dalam negeri. Ia menyebut minimal 60 persen produksi gas bakal diperuntukkan bagi kebutuhan domestik.

“Nanti gasnya 60 persen minimal untuk memenuhi kebutuhan domestik dan 40 persen maksimal untuk kami melakukan ekspor,” ujar Bahlil  diacara groundbreaking proyek LNG Abadi Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, Kamis (16/7/2026).

Tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ialah PLN, PGN, dan Pupuk Indonesia telah menandatangani Heads of Agreement (HoA) sebagai calon pembeli alias offtaker. Bahlil menjelaskan bahwa sebagian gas tersebut bakal dialokasikan unik untuk pembangunan pabrik pupuk dan blue ammonia di Maluku oleh PT Pupuk Indonesia.

Pembangunan industri hilir ini diharapkan tidak hanya menciptakan area pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia Timur, tetapi juga memberikan nilai tambah (multiplier effect) nan signifikan bagi masyarakat setempat.

“Sekaligus untuk meningkatkan nilai tambah dalam rangka mendorong pembuatan nilai ekonomi di daerah,” tambahnya.

Pemerintah, kata Bahli,  tetap mengalokasikan maksimal 40 persen produksi gas untuk pasar ekspor. Jepang menjadi negara tujuan utama ekspor mengingat peran strategis Inpex sebagai penanammodal utama dalam proyek ini.

Terkait aspek komersial, Bahlil mengungkapkan bahwa negosiasi nilai gas tetap terus berjalan. Namun, dia memberikan gambaran bahwa nilai gas untuk industri pupuk bakal dipatok pada kisaran 6–7 dolar AS per MMBTU.

“LNG-nya memang dia bakal memakai formulasi ICP (Indonesian Crude Price). Tetapi, nan saya inginkan adalah proses bahan bakunya dari sini, sekalipun nilai rendah, tetapi nilai tambahnya bakal terjadi di sini,” jelas Menteri ESDM.

Proyek ini diharapkan  percepatan pembangunan area Indonesia Timur melalui investasi jangka panjang dan pembuatan lapangan kerja bagi masyarakat lokal di Kepulauan Tanimbar dan sekitarnya.  (Ant/H-4)