Bahlil Minta PLN Segera Atasi Pemadaman Listrik Bergilir dan Perkuat Mitigasi

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.(Dok. Antara)

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta PT PLN (Persero) segera mengatasi pemadaman listrik bergilir nan terjadi di sejumlah wilayah serta memperkuat langkah mitigasi guna mencegah gangguan serupa terulang. Pemerintah menegaskan penanganan persoalan teknis sistem kelistrikan merupakan kewenangan PLN sebagai operator penyedia listrik nasional.

"Saya mendengar info ada beberapa wilayah terjadi pemadaman bergilir. Saya minta PLN untuk segera melakukan langkah-langkah nan terukur dan komprehensif untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna dengan tidak ada lagi pemadaman," kata Bahlil dalam keterangan resmi.

PLN, lanjutnya, perlu segera menyelesaikan beragam persoalan teknis nan menyebabkan gangguan jasa listrik. Ia menegaskan bahwa pengelolaan operasional sistem kelistrikan sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab PLN, sementara pemerintah berkedudukan sebagai regulator nan mengawasi pelaksanaannya.

Baca Juga: Gangguan 2 PLTU Picu Pemadaman Jawa, PLN Percepat Pemulihan

"Dengan kata lain, segera atasi masalah teknis ini, lantaran masalah teknis semuanya kewenangan dan kendalinya memang ada di PLN," ujarnya.

Bahlil juga mengungkapkan telah berkomunikasi langsung dengan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, untuk meminta percepatan langkah-langkah penanganan. Ia menekankan pentingnya mitigasi nan terukur agar gangguan nan merugikan masyarakat tidak kembali terjadi.

"Tadi saya juga sudah berbincang sama Pak Dirut PLN, saya katakan segera melakukan langkah-langkah nan terukur agar hal-hal nan tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk di dalamnya adalah pemadaman nan dikeluhkan oleh rakyat," tuturnya.

Ia kembali menegaskan bahwa pemerintah telah memberikan pengarahan nan jelas kepada PLN untuk segera menuntaskan persoalan tersebut. 

"Pemerintah sudah tegas, tinggal PLN segera merealisasikannya," kata politikus Partai Golkar itu.

Di sisi lain, Bahlil membantah dugaan bahwa pemadaman nan terjadi disebabkan oleh kekurangan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik. Menurut dia, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara telah memastikan kebutuhan batu bara PLN terpenuhi melalui penugasan kepada perusahaan-perusahaan tambang nasional.

Bahlil menjelaskan, total kebutuhan batu bara PLN mencapai 154 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, pemerintah telah memberikan penugasan pasokan sebesar 180 juta hingga 190 juta ton, dengan perjanjian nan telah melangkah mencapai sekitar 134 juta ton.

"Artinya tinggal sekitar 18 juta ton. Di mananya ada kekurangan? Teknisnya untuk sampai di power plant itu bukan tugas Dirjen Minerba. Itu sudah merupakan teknis daripada manajemen logistik PLN," jelasnya.

Karena itu, pemerintah meminta PLN segera menyelesaikan beragam hambatan teknis nan menjadi penyebab pemadaman sekaligus memperkuat sistem pengawasan dan mitigasi operasional. Langkah tersebut dinilai krusial agar keandalan pasokan listrik tetap terjaga dan masyarakat dapat kembali menikmati jasa kelistrikan nan normal serta nyaman. (H-3)