Bahlil ke Kader Golkar: Jangan Jadi ABS, Berani Koreksi Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia meminta kader Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) tidak segan memberikan masukan kepada pemerintah. Menurut dia, kritik nan disampaikan secara konstruktif merupakan bagian dari support politik terhadap jalannya pemerintahan.

Bahlil mengatakan setiap persoalan nan muncul kudu segera diperbaiki. Menurut dia, Partai Golkar mempunyai langkah sendiri dalam menyampaikan kritik, ialah dengan menawarkan solusi.

"Kalau ada persoalan, segera dilakukan koreksi, dilakukan masukan dengan cara-cara dan karakter Partai Golkar. Tidak perlu kita mengikuti langkah orang alias partai lain, lantaran kita juga adalah sebuah partai nan independen," ujar Bahlil saat menghadiri Musyawarah Besar Luar Biasa (Mubeslub) MKGR di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (11/7/2026).

Menurut Bahlil, kader Golkar mempunyai langkah tersendiri dalam menyampaikan pandangan politik demi menyempurnakan program-program pemerintah. Sebagai contoh, dia menyinggung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"MBG salah satu contoh. Kita tahu ini program mulia, tapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa ada terjadi kekurangan. Dan tugas Partai Golkar adalah mengawal untuk memberikan masukan nan kurang agar menjadi baik. Harus," ucapnya.

Bahlil menegaskan, memberikan koreksi kepada pemerintah bukan berfaedah tidak mendukung. Justru, menurut dia, kritik nan membangun merupakan corak support politik agar setiap program melangkah lebih baik.

"Karena memberikan koreksi itulah bagian corak support politik kepada pemerintah. Dan saya dalam pengarahan fraksi, saya katakan bahwa semua menteri, termasuk menteri-menteri dari Golkar, DPR khususnya kader Partai Golkar, bertanggung jawab absolut untuk memberikan masukan. Jangan tidak diberikan masukan. Nggak boleh saya ajarkan kader-kader asal bapak senang (ABS)," sambungnya.

Dia menambahkan, kegunaan pengawasan merupakan tugas krusial parlemen. Karena itu, menteri juga kudu terbuka terhadap kritik dan masukan.

"Kita kudu fair. Parlemen kita kudu hargai sebagai lembaga nan terhormat nan salah satu tugasnya adalah melakukan kegunaan kontrol, kegunaan pengawasan. Kalau menterinya tidak bisa diawasi, terus siapa nan mau awasi?," kata Bahlil.