Aturan Royalti Karya Jurnalistik Masuk RUU, Baleg DPR: Diakui Miliki Hak Cipta

JAKARTA - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Martin Manurung menyampaikan, pihaknya bakal mengatur royalti karya jurnalistik dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta. Langkah ini diambil Baleg DPR setelah menerima usulan Dewan Pers.

"Sudah-sudah (dimasukkan royalti karya jurnalistik). Itu kan atas usulan Dewan Pers. Karena kita kan sekarang ini era digital ya, dan juga sudah era AI," kata Martin kepada wartawan, dikutip Selasa (14/7/2026).

Martin mengatakan, izin bakal mengatur tanggungjawab melampirkan referensi jika hendak mengutip karya jurnalistik. "Jadi melampirkan referensi tidak boleh istilahnya kopas gitu ya, copy paste," tuturnya.

Meski demikian, Martin mengatakan, pengaturan mengenai pemungutan royalti atas karya jurnalistik bakal diatur di peraturan teknis seperti peraturan menteri.

"Oh kelak kan di peraturan menteri itu teknisnya. Pokoknya kita buka pintu bahwa karya jurnalistik itu juga mempunyai kewenangan cipta," ungkap Martin.

Menurutnya, pemungutan royalti karya jurnalistik bakal dilakukan LMKN. Ia menilai, peran LMKN bakal menghimpun royalti dari beragam karya kewenangan cipta.

"Harusnya iya, kan LMKN itu bukan hanya spesifik soal musik ya, tapi seluruhnya juga. Tapi kelak gimana teknisnya misalnya mereka ada kompartemenisasinya, itu kelak di peraturan mereka," terang Martin.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan buletin terkini dengan jeli dan terpercaya. Ikuti info terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa krusial lainnya, langsung dari sumber nan terpercaya.