Aturan Ojol Segera Terbit, Pendapatan Driver dan Keberlanjutan Aplikator Jadi Perhatian

Pemerintah menilai pengaturan biaya jasa alias platform fee pada jasa ojek online (ojol) perlu mempertimbangkan keberlangsungan seluruh ekosistem. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA — Pemerintah menilai pengaturan biaya jasa alias platform fee pada jasa ojek online (ojol) perlu mempertimbangkan keberlangsungan seluruh ekosistem, mulai dari pendapatan mitra pengemudi, kewenangan konsumen, hingga kondisi perusahaan penyedia platform.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah tidak hanya memandang aspek pendapatan dan kewenangan pelaku jasa transportasi, tetapi juga memastikan keberlanjutan perusahaan nan menjadi bagian dari ekosistem digital tersebut.

“Ini bagian dari gimana kita memastikan ekosistem transportasi nan terwujud dalam aktivitas ekonomi berbentuk jasa transportasi terlindungi, baik dari sisi pendapatan, hak-hak nan melekat, maupun kepastian masa depannya,” ujar Prasetyo, Kamis (23/7/2026).

Menurut Prasetyo, pemerintah juga mempertimbangkan kondisi perusahaan penyedia jasa transportasi berbasis aplikasi. Pasalnya, keberlangsungan perusahaan bakal berpengaruh terhadap jasa dan para mitra nan berjuntai pada platform tersebut.

“Perusahaan-perusahaan jasa transportasi juga bisa, lantaran keadaan tertentu, terpengaruh performa perusahaannya. Hal ini juga dipikirkan oleh pemerintah,” lanjutnya.