AS Ajak Negara G7 Bekukan Sumber-sumber Keuangan Iran

Jakarta -

Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Scott Bessent meminta kepada seluruh negara sekutu personil G7 lebih tegas dalam memberikan hukuman ekonomi kepada Iran.

Hal ini dimaksudkan untuk memutus alias melemahkan sumber biaya Iran dalam perang melawan AS dan Israel di Timur Tengah. Selain AS, negara-negara G7 adalah Inggris, Prancis, Italia, Jepang, Jerman, Kanada.

"Hal itu bakal membutuhkan, misalnya, mitra-mitra Eropa kita untuk berasosiasi dengan Amerika Serikat dalam mengambil tindakan terhadap Iran," ujar Bessent dalam pidatonya di konvensi G7 di Paris, dikutip dari Reuters, Selasa (19/5/2026).

Lebih lanjut dia menjelaskan Kementerian Keuangan AS tengah meningkatkan upaya penegakan sanksinya melalui program nan disebut sebagai Economic Fury.

Program ini bermaksud untuk menghalang jaringan perbankan gelap Iran, dan membekukan nyaris separuh miliar dolar mata duit mata uang digital nan mengenai dengan negara itu.

"Menetapkan para penyandang dananya, mengungkap perusahaan-perusahaan fiktif dan perusahaan kedoknya, menutup cabang-cabang banknya, dan membongkar proksi-proksinya. Hal itu bakal memerlukan Anda sekalian di Timur Tengah dan Asia untuk memberantas jaringan perbankan gambaran Iran," jelas Bessent.

Untuk meningkatkan efektivitas hukuman nan diberikan, Kemenkeu AS juga bakal memperbarui hukuman nan diberikan lantaran Iran dianggap sudah lama beradaptasi dan berinovasi menghadapi hukuman banyak negara dengan menciptakan perusahaan cangkang baru.

Di mana ke depan sebagian besar hukuman AS menyasar individu, perusahaan, dan entitas lain nan ditambahkan ke Daftar Warga Negara nan Ditunjuk Secara Khusus (Specially Designated Nationals List), nan berisi puluhan ribu penerima hukuman nan terputus dari sistem finansial berbasis dolar dan asetnya dibekukan. Siapa pun nan bertransaksi dengan entitas nan ditunjuk berisiko dikenai hukuman tersendiri.

"Untuk mempertajam hasil keamanan nasional, Kementerian Keuangan sedang menyesuaikan program hukuman kami untuk abad ke-21. Kami sedang meninjau penetapan hukuman nan sudah usang dan ketinggalan era untuk membantu lembaga finansial konsentrasi pada skema pendanaan terorisme dan penghindaran hukuman nan paling canggih," kata Bessent.

Pada akhirnya dia mengatakan pembaruan hukuman menjadi sangat krusial mengingat balasan nan paling efektif kudu berkarakter garang dan terarah, dan hukuman ekonomi nan ditetapkan terlalu lama berpotensi menimbulkan akibat nan tidak diinginkan.

"Sanksi dimaksudkan untuk mengubah perilaku, bukan untuk menghukum penduduk. Sanksi nan diberlakukan selama bertahun-tahun tanpa perubahan perilaku nan terlihat dan nyata dapat mempunyai akibat antar generasi nan nyaris tidak mungkin diprediksi," terang Bessent.

(igo/hns)