Apa Itu HMP, Hak Menyatakan Pendapat DPR yang Ramai Terkait Isu Pemakzulan Gibran?

Ilustrasi.

JAKARTA — Apa itu HMP alias Hak Menyatakan Pendapat DPR nan ramai dibahas untuk menyikapi rumor pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka? HMP menjadi sorotan setelah diusulkan sejumlah personil DPR mengenai polemik surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menerima para legislator pengusul HMP pemakzulan Gibran sebagai Wapres. Adapun para pengusul HMP ini dihadiri perwakilan dari seluruh fraksi DPR.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menjelaskan, personil DPR mempunyai kewenangan interpelasi, kewenangan angket, dan kewenangan menyatakan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Hak menyatakan pendapat selanjutnya diatur dalam Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang MD3, ialah untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah alias mengenai kejadian luar biasa nan terjadi di Tanah Air alias bumi internasional; serta tindak lanjut penyelenggaraan kewenangan interpelasi dan kewenangan angket,” kata Saan saat memimpin rapat, Rabu (11/11/2026).

Lantas, apa itu Hak Menyatakan Pendapat dan gimana sistem pengusulan HMP? Simak selengkapnya.

Apa Itu Hak Menyatakan Pendapat?

Hak Menyatakan Pendapat (HMP) tergolong kewenangan konstitusional DPR untuk menyampaikan pandangan alias sikap resmi terhadap isu-isu krusial dalam penyelenggaraan negara. Melalui kewenangan ini, DPR mempunyai sarana untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Dasar norma HMP berasal dari Pasal 20A ayat (2) UUD 1945. Ketentuan itu dipertegas dalam Pasal 79 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Merujuk Pasal 79 ayat (4) UU MD3, terdapat tiga situasi nan dapat melandasi DPR untuk menggunakan HMP, yaitu:

1. Kebijakan pemerintah alias peristiwa luar biasa nan terjadi, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional;
2. Tindak lanjut atas penyelenggaraan kewenangan interpelasi dan kewenangan angket; dan
3. Dugaan bahwa presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum, mulai dari pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, hingga perbuatan tercela, dan/atau dugaan bahwa keduanya tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.