Antrean Panjang di SPBU karena Banyak Warga Beralih ke BBM Subsidi

Antrean Panjang di SPBU lantaran Banyak Warga Beralih ke BBM Subsidi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional dalam kondisi kondusif dan mencukupi. Kepastian itu diperoleh setelah Komisi XII DPR menerima laporan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Pertamina Patra Niaga.

"Kami mendapat laporan bahwa stok BBM dari beragam macam produk itu jumlahnya cukup, sangat mencukupi di depot masing-masing, di seluruh depot nan ada di Indonesia semuanya mencukupi," kata Bambang, Kamis (16/7/2026).

Meski stok dipastikan aman, Bambang mengakui dalam beberapa waktu terakhir terjadi antrean di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di beragam daerah. Menurutnya, berasas penjelasan nan diterima, antrean tersebut salah satunya dipicu oleh pergeseran pola konsumsi masyarakat dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi.

"Dijelaskan bahwa mengenai dengan antrean tersebut mungkin disebabkan antara lain, lantaran pertama adanya shifting daripada masyarakat nan tadinya menggunakan produk-produk BBM spek tinggi, non-subsidi, beranjak kepada BBM subsidi," lanjutnya.

Senada dengan itu, Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan, penyaluran BBM subsidi maupun BBM kompensasi negara, seperti Pertalite, Biosolar, dan minyak tanah, tetap dalam kondisi kondusif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Namun, berasas hasil pemantauan di lapangan, terdapat adanya penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh pihak-pihak tertentu nan diduga membeli untuk kemudian dijual kembali kepada sektor industri alias pihak lain.

Menurutnya, BPH Migas telah meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi, termasuk melakukan operasi tangkap tangan berbareng abdi negara penegak hukum.

"Kita langsung tindak tegas untuk teman-teman di lapangan serta adanya penyerahan barang-barang bukti, kendaraan-kendaraan nan terbukti sebagai helikopter, pengerit maupun pengetap nan sering keluar masuk SPBU kita serahkan kepada abdi negara pendagang norma untuk dilakukan tindakan sesuai dengan patokan dan regulasinya," tegas Anas.