Antisipasi Kendala Proyek, DPRD Bandung Matangkan Mitigasi RSUD dan Gedung Inspektorat

Wakil Ketua I DPRD Kota Bandung Toni Wijaya. (Foto: dok DPRD Kota Bandung)

BANDUNG – DPRD Kota Bandung mulai memetakan beragam potensi akibat dalam pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung dan Gedung Inspektorat Daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan dua proyek strategis tersebut melangkah tepat waktu, mempunyai dasar norma nan kuat, serta tidak mengalami pembengkakan anggaran.

Upaya mitigasi dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) Mitigasi Risiko Proses Pelaksanaan Pembangunan Gedung Inspektorat Daerah dan Gedung RSUD Kota Bandung nan digelar di Hotel Shakti Bandung, Kamis (23/7).

Forum tersebut dihadiri Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi, Wakil Ketua I DPRD Kota Bandung Toni Wijaya, Wakil Ketua III DPRD Kota Bandung Rieke Suryaningsih, serta ketua dan personil Pansus 17 DPRD Kota Bandung, perangkat wilayah dan para pemangku kepentingan terkait.

Dalam pembahasan, DPRD menilai terdapat sedikitnya tiga aspek akibat utama nan perlu menjadi perhatian dalam penyelenggaraan proyek. Pertama, akibat manajemen dan hukum. Seluruh proses mulai dari perencanaan, pengadaan hingga pelelangan dan perjanjian tahun plural kudu disusun secara jeli agar tidak menimbulkan persoalan norma maupun temuan audit di kemudian hari.

Kedua, akibat teknis dan kualitas. Pembangunan RSUD dan Gedung Inspektorat merupakan proyek nan berangkaian dengan akomodasi pelayanan publik strategis. Karena itu, kualitas konstruksi, spesifikasi teknis, aspek lingkungan hingga standar keselamatan kudu tetap menjadi prioritas.