Ali Rokhman Jadi Plt Rektor Unsoed Gantikan Akhmad Sodiq yang Jadi Tersangka KPK

Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menunjuk Guru Besar Manajemen Informasi Sektor Publik Fisip Unsoed Ali Rokhman sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) menggantikan Akhmad Sodiq nan menjadi tersangka pemerasan dan gratifikasi mengenai penerimaan mahasiswa baru di KPK.

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, pihaknya sudah menggelar rapat koordinasi berbareng Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) nan diwakili Plt. Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek Prof. Badri Munir Sukoco.

"Guna menjamin keberlangsungan aktivitas di Unsoed, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Prof. Brian Yuliarto S.T., M.Eng., Ph.D. telah resmi menetapkan Prof. Dr. Ali Rokhman, M.Si., sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Rektor Universitas Jenderal Soedirman nan efektif bertindak mulai tanggal 23 Agustus 2026," ujar Waluyo dalam keterangannya, Minggu (23/8).

Sekjen Kemdiktisaintek Prof. Badri Munir Sukoco juga meminta agar Plt rektor dapat menjalankan beberapa agenda krusial termasuk menjamin seluruh aktivitas akademik dan non akademik bisa melangkah baik.

Plt rektor juga ditugasi untuk mengawal proses pemilihan rektor (pilrek) definitif agar melangkah sesuai dengan statuta Unsoed.

"Memastikan seluruh aktivitas Tridarma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian,dan pengabdian kepada masyarakat) serta pelayanan bagi mahasiswa, dosen,tenaga kependidikan, alumni dan mitra kerja sama Unsoed tetap melangkah dengan lancar tanpa hambatan," jelas dia.

Selain itu, dalam rapat tersebut, Kemdiktisaintek juga menyatakan keprihatinan mendalam atas munculnya persoalan norma di lingkungan perguruan tinggi.

"Kementerian tidak menoleransi segala corak pelanggaran norma alias penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi," tegas dia.

Selain itu, kementerian juga menghormati proses norma Akhmad Sodiq nan sedang melangkah dan menyerahkan penanganannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Siap berkoordinasi penuh untuk mendukung penegakan norma tersebut," kata dia.