Akademisi Sorot Langkah Cepat Pemerintah Respons Kasus MBG di Karo

Jakarta, CNN Indonesia --

Akademisi Universitas Sumatera Utara (USU), Wahyu Ario Pratomo menyoroti langkah sigap pemerintah dalam menangani korban diduga keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sumatera Utara (Sumut).

Wahyu menyoroti kunjungan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka secara langsung ke Karo untuk memandang langsung perkembangan kondisi kesehatan korban nan diduga mengalami keracunan MBG.

Ia juga menyoroti kasus korban nan telah dirujuk ke Jakarta dan sudah tiba di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk penanganan lebih lanjut.

Menurut Wahyu, langkah nan dilakukan pemerintah pusat tersebut tepat. Sebab, pemerintah tidak boleh berakhir pada penanganan awal ketika kondisi korban tetap memerlukan pemeriksaan lebih lengkap.

"Saya menilai langkah Wapres memfasilitasi rujukan ke Jakarta sebagai respons nan tepat dan menunjukkan adanya eskalasi penanganan ketika kondisi korban dinilai memerlukan jasa nan lebih komplit dan corak tanggung jawab pemerintah nan serius," kata Wahyu dalam keterangannya, Selasa (15/9).

Menurut dia, jika korban tetap mengalami indikasi berkepanjangan hingga keluhan nan belum terdiagnosis dengan jelas, maka rujukan ke akomodasi kesehatan dengan kapabilitas lebih tinggi merupakan langkah rasional.

Langkah tersebut juga krusial untuk memastikan kualitas pelayanan nan diterima korban tidak berjuntai pada keahlian ekonomi family maupun keterbatasan akomodasi kesehatan setempat.

"Negara kudu memastikan korban memperoleh pemeriksaan, terapi, observasi, dan tindak lanjut sampai kondisi mereka betul-betul stabil dan kembali normal," ucap dia.

Selain itu, Wahyu beranggapan rujukan ke akomodasi kesehatan nan lebih baik juga dapat memberi kepastian kepada family korban.

"Dalam konteks ini, fasilitasi rujukan dapat mempercepat pemeriksaan nan lebih komprehensif dan memberi rasa kondusif kepada family korban," ujarnya.

Kendati demikian, dia mengingatkan penanganan perseorangan kudu melangkah berbareng pertimbangan penyelenggaraan MBG oleh pemerintah.

Kata dia, pemerintah perlu menelusuri seluruh rantai penyediaan makanan. Mulai dari pemilihan bahan pangan, penyimpanan, proses memasak, kebersihan dapur, distribusi, hingga waktu makanan diterima dan dikonsumsi siswa.

Wahyu menyebut pertimbangan tersebut dibutuhkan untuk mengetahui secara objektif letak kegagalan sekaligus menentukan perbaikan nan kudu dilakukan.

"Jadi, saya memandang langkah tersebut sebagai corak respons tanggung jawab pemerintah nan serius dan berpihak kepada korban," tutur dia.

Sebelumnya, sebanyak 353 pelajar di Kabupaten Karo mengalami keracunan usai menyantap MBG di sekolah pada 13 Agustus 2026. Para korban baru merasakan indikasi beberapa jam setelah mengonsumsi makanan nan dibagikan dalam program MBG.

Dari ratusan siswa nan terdampak, kondisi Febiona dan Agnesia tetap memerlukan perhatian khusus. Febiona dilaporkan mengalami gangguan ingatan dan kejang-kejang, sementara Agnesia disebut mengalami masalah pada bagian ginjal.

(dis/dal)