Ada 30 Wakil Menteri Rangkap Jabatan Komisaris BUMN

Ada 30 Wakil Menteri Rangkap Jabatan Komisaris BUMN (Foto: BP BUMN)

JAKARTA - Sebanyak 30 wakil menteri (wamen) merangkap kedudukan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, rangkap kedudukan wamen sebagai komisaris BUMN bakal jadi penghambat keahlian perusahaan, bukan sekadar mengawal agenda prioritas pemerintah. 

Bhima menilai penempatan pejabat publik di bangku komisaris BUMN tidak ada kaitannya dengan koordinasi nan semakin lancar, antara perusahan negara dengan pemerintah pusat. Sebab pejabat publik nan menempati bangku komisaris tidak sesuai dengan tupoksi kementerian lembaga nan dipimpin. 

"Kemudian juga banyak background kompetensi sebagai komisaris bumn tidak sejalan. Artinya memang enggak punya skill soal pengawasan BUMN bukan mahir manajerial perusahaan dan auditor juga," ujar Bhima saat dihubungi, Jakarta, Sabtu (4/7/2026).

Berdasarkan hasil riset Transparency International Indonesia (TII), setidaknya ada 30 wakil menteri hingga akhir Juni 2026 nan rangkap kedudukan sebagai komisaris BUMN. Kondisi ini dinilai bertentangan dengan Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025, nan melarang wakil menteri bekerja di perusahaan pelat merah. 

"Perlu dicatat bahwa sejak adanya Danantara, hubungan BUMN dengan pelaksana pemerintah tidak bisa disamakan lantaran entitas terpisah. BUMN asetnya sudah diatur Danantara bukan Kementerian BUMN lagi," ujarnya.

Bhima mengatakan, publik bakal menilai rangkap kedudukan komisaris BUMN hanya proyek bagi-bagi kedudukan di kalangan pejabat negara, bukan justru memperkuat keahlian perusahan nan semakin solid ke depannya.