7 Fakta Karhutla: 6 Perusahaan Kena Sanksi, 1.511 Hektare Terbakar hingga Anggaran Diminta Tak Di-mark-up

Pemerintah memperketat penanganan kebakaran rimba dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. (Foto: Okezone.com/BNPB)

JAKARTA – Pemerintah memperketat penanganan kebakaran rimba dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjatuhkan hukuman administratif kepada enam perusahaan setelah menemukan areal terbakar seluas 1.511,55 hektare di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.

Di sisi lain, pemerintah memastikan anggaran penanganan karhutla tersedia selama pengelolaannya dilakukan secara akuntabel. Sementara itu, kondisi kabut asap di sejumlah wilayah Kalimantan mulai mereda sehingga jasa transportasi, termasuk penerbangan, berangsur kembali normal.

Berikut fakta-fakta penanganan karhutla di Kalimantan nan dirangkum Okezone, Minggu (30/8/2026):

1. Enam Perusahaan Kena Sanksi

Kemenhut menjatuhkan hukuman administratif kepada enam perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) setelah menemukan kebakaran di wilayah nan mereka kelola.

Enam perusahaan tersebut berada di tiga provinsi, ialah PT WEL, PT FI, PT MPK, dan PT WSP di Kalimantan Barat; PT NES di Kalimantan Tengah; serta PT PSR di Kalimantan Timur.

Lima perusahaan dikenai hukuman Paksaan Pemerintah. Sementara itu, PT MPK mendapat hukuman lebih berat berupa pembekuan Perizinan Berusaha sekaligus Paksaan Pemerintah.

2. Luas Areal Terbakar Capai 1.511,55 Hektare

Berdasarkan hasil pengawasan Kemenhut, total areal terbakar di enam perusahaan tersebut mencapai 1.511,55 hektare.

Areal terbakar terbesar tercatat pada PT WEL dengan luas sekitar 760,51 hektare. Selanjutnya PT MPK dengan 394,83 hektare, PT WSP 107,70 hektare, PT FI 95,87 hektare, PT PSR 82,26 hektare, dan PT NES 70,38 hektare.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kemenhut Dwi Januanto Nugroho mengatakan hukuman tersebut merupakan tindak lanjut pengawasan terhadap tanggungjawab perusahaan dalam mencegah dan mengendalikan karhutla di wilayah nan dikelolanya.

Menurut Dwi, setiap perizinan berupaya untuk mengelola area rimba juga disertai tanggungjawab menjaga area dan mencegah kerusakan.