6 KEK Baru Tunggu Persetujuan Presiden Prabowo

6 KEK Baru Tunggu Persetujuan Presiden Prabowo (Foto: Sesmenko soal KEK/Okezone)

JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengungkapkan pengoperasian enam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru saat ini tetap menunggu proses penandatanganan Peraturan Pemerintah (PP) nan diteken oleh Presiden Prabowo Subianto. PP ini sebagai landasan norma final dari setiap area nan diusulkan tersebut.

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengonfirmasi bahwa penyelesaian draf izin ini menjadi tahapan krusial paling akhir sebelum keenam wilayah ekonomi tersebut diizinkan beraktivitas secara resmi. Namun, pihaknya belum dapat memberikan kepastian mengenai tanggal persis penandatanganan arsip negara tersebut.

"Karena satu KEK kudu ada satu peraturan pemerintah. Jadi sore ini kami bakal rapat lagi," ungkap Susiwijono kepada awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (6/7/2026).

Susiwijono menyatakan bahwa arus usulan pembentukan area ekonomi baru terus mengalir deras dari para pelaku upaya lintas sektor.

Dia membocorkan adanya pengajuan berskala jumbo dari salah satu entitas upaya besar, meski dirinya tetap enggan membeberkan identitas korporasi tersebut.

Fenomena ini dinilai menjadi parameter sahih bahwa magnet investasi Indonesia, khususnya investasi asing langsung (foreign direct investment) di sektor manufaktur, tetap kompetitif.

Wacana ekspansi penambahan enam KEK ini sebenarnya sudah digulirkan oleh pemerintah sejak September tahun lalu.

Salah satu proyek nan paling menarik perhatian adalah usulan pendirian KEK Halal pertama di Indonesia nan mengambil letak strategis di Sidoarjo, Jawa Timur.

Pemerintah memproyeksikan area ini sebagai jembatan strategis untuk masuk ke dalam ekosistem rantai pasok industri legal global.

Fokus utamanya adalah memacu lokalisasi industri berbasis bahan baku legal nan selama ini pasar ekspornya justru dikuasai oleh negara-negara non-muslim.

Susiwijono mencontohkan komoditas gelatin sebagai komoditas utama nan dibidik untuk dikembangkan di Sidoarjo.