6 Fakta Pungutan Pajak Digital dari Potensi hingga Penunjukan Marketplace

Pajak Digital (Foto: Okezone)

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengesahkan pemberlakuan izin pemungutan pajak di platform digital. Per 1 Juli, otoritas perpajakan secara norma menunjuk sejumlah perusahaan marketplace untuk bertindak sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas omzet penjualan nan diraih para pedagang daring (e-commerce).

Berikut fakta-fakta pungutan pajak digital dari potensi hingga penunjukan Marketplace nan dirangkum Okezone, Senin (6/7/2026).

1. Penunjukan Marketplace

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa penetapan serta pemilihan platform digital nan menjadi kepanjangan tangan pemerintah tidak dilakukan sembarangan. DJP mempertimbangkan keandalan prasarana sistem teknologi, volume transaksi harian, serta kapabilitas manajemen manajemen nan dimiliki masing-masing korporasi.

“Per 1 Juli 2026, kami menetapkan penunjukan empat marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas penghasilan nan diterima pedagang dalam negeri melalui sistem PMSE,” tegas Bimo dalam konvensi pers di Jakarta.

2. Klaster Platform Belanja

Klaster platform shopping daring nan mendapat mandat resmi pada gelombang pertama ini mencakup empat nama besar penguasa pasar digital nasional.

“Kami tetapkan empat marketplace menjadi pemungut PPh ini, ialah Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli,” jelas Bimo. Langkah penegakan kepatuhan pajak ini melangkah sejalan dengan ketentuan norma nan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025.