5 Fakta Terbaru Penghapusan Pajak JHT dan THR

4 bulan yang lalu

Pemerintah membuka kesempatan mengevaluasi patokan pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT). (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Pemerintah membuka kesempatan mengevaluasi patokan pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT), setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima audiensi Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh sekaligus Presiden KSPI, Said Iqbal. Pertemuan itu membahas usulan penghapusan pajak JHT hingga pertimbangan pajak THR dan pesangon.

Berikut lima kebenaran krusial soal penghapusan pajak JHT nan disorot para pelaku kerja, Senin (13/7/2026).

1. Buruh usulkan pajak JHT menjadi 0 persen

Said Iqbal meminta pemerintah menghapus pajak atas pencairan biaya JHT. Menurutnya, JHT merupakan tabungan sosial nan berasal dari iuran pekerja sehingga pokok dananya tidak semestinya dikenai pajak saat dicairkan.

Selain itu, dia juga mengusulkan penghapusan tarif pajak progresif, kenaikan pemisah saldo JHT nan dikenai pajak, serta pertimbangan pajak atas THR, pesangon, biaya pensiun, dan faedah agunan sosial lainnya.

2. Pemerintah memberi sinyal bakal mengevaluasi aturan

Usai berjumpa Menteri Keuangan, Said mengaku memandang adanya komitmen pemerintah untuk mengkaji usulan tersebut. Meski belum ada keputusan, Kementerian Keuangan bakal menghitung akibat fiskal sebelum menentukan kebijakan.

Sementara itu, Purbaya mengatakan bakal berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengenai patokan perpajakan JHT.

3. Aturan pajak JHT sebenarnya sudah bertindak sejak 2009

DJP menegaskan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) atas pencairan JHT bukan kebijakan baru. Aturan tersebut telah diatur dalam PP Nomor 68 Tahun 2009 dan PMK Nomor 16 Tahun 2010.

Dalam patokan tersebut, pencairan JHT hingga Rp50 juta dikenai tarif pajak final 0 persen, sedangkan saldo di atas Rp50 juta dikenai tarif 5 persen. Untuk pencairan dalam kondisi tertentu, bertindak tarif progresif sesuai ketentuan PPh.