3 Fakta Izin Beras Fortifikasi Dimoratorium hingga Ancaman Pidana Jual di Atas HET

3 Fakta Izin Beras Fortifikasi Dimoratorium hingga Ancaman Pidana Jual di Atas HET (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) menghentikan sementara izin produksi beras fortifikasi. Langkah ini dilakukan guna memperbaiki tata kelola, menyusul temuan pelanggaran pada 25 merek beras fortifikasi di pasar.

Sementara, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman memperingatkan pedagang beras agar tidak menjual di atas nilai satuan tertinggi (HET). Menurutnya, hukuman tegas bakal diberlakukan termasuk mencabut izin upaya hingga menjatuhkan hukuman pidana bagi pedagang nan melanggar.

Berikut ini Okezone rangkum fakta-fakta izin beras fortifikasi dimoratorium, Jakarta, Sabtu (14/11/2026).

1. Moratorium Izin Beras Fortifikasi

Mentan Amran menegaskan bahwa moratorium diberlakukan agar publikasi izin baru tidak melangkah sebelum tata kelola beras fortifikasi selesai dibenahi.

Dia mengatakan pihaknya berbareng Satgas Pangan Polri sekarang tengah memperketat pemeriksaan terhadap produsen dan menelusuri lebih lanjut dugaan penyimpangan hingga ke proses produksi.

"Sudah moratorium, enggak boleh keluarkan dulu izin. Tunggu. Pokoknya enggak boleh, kan tinggal dua nan tidak melanggar. Selebihnya melanggar. Kita kejar semua," ujar Amran dalam keterangan resminya, Rabu (11/11/2026).

Penindakan dilakukan dengan menelusuri produk bermasalah hingga ke akomodasi produksi. Produk nan terbukti melanggar ditarik dari peredaran, sementara pabrik mengenai disegel.

“Selebihnya kita kejar. Ini enggak benar. Sudah tersangka. Sudah dikejar nan di Sumatera Utara kemarin. Dipasar, ditarik. Pabriknya disegel," tegasnya.

Amran mengungkap dalam kurun waktu 2 minggu, sebanyak 36 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia pun memastikan produsen nan terbukti melanggar bakal dikenai hukuman tegas, mulai dari pencabutan izin upaya hingga proses pidana sesuai ketentuan.

“Pasti kami kejar, kami tindak. nan pertama tindakannya cabut izin, nan kedua bisa pidana 7 tahun, 7 tahun maksimal. Dan denda Rp1,5 miliar," ujarnya.

2. Evaluasi Beras Fortifikasi 

Sementara itu, Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto menjelaskan bahwa pertimbangan terhadap beras fortifikasi berangkat dari hasil pemeriksaan terhadap 27 merek dagang.

Dari jumlah tersebut, 25 merek diketahui tidak memenuhi persyaratan beras fortifikasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya pembenahan menyeluruh guna memastikan produk nan beredar memenuhi standar nan ditetapkan.

"Kami juga sudah mengeluarkan surat, kita moratorium. Mengingat bahwa hanya kurang dari 10 persen para pelaku upaya nan memproduksi beras fortifikasi memenuhi syarat," ungkap Andriko.

Andriko menambahkan, kebijakan moratorium juga bertindak terhadap pengajuan izin baru dari pelaku upaya nan mau memproduksi beras fortifikasi.

"Di Jawa Timur kemarin sudah ada 8 pelaku upaya nan mengusulkan lagi untuk memproduksi beras fortifikasi, tapi kita moratorium dulu, sampai kita mempunyai tata kelola beras fortifikasi nan semakin baik,” tambahnya.