1.030 Dapur MBG Disuspend, Prabowo: Kalau Nggak Beres Tutup

Sebanyak 1.030 dapur SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dihentikan sementara. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Sebanyak 1.030 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dihentikan sementara (suspend) sebagai bagian dari upaya pembenahan kualitas layanan. Langkah ini diambil pemerintah untuk memastikan standar pelayanan gizi, kebersihan, dan keamanan pangan betul-betul terpenuhi, sehingga program dapat melangkah optimal dan tepat sasaran.

Merespons perihal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan penghentian sementara ini bukan berfaedah menghentikan program, melainkan bagian dari proses pertimbangan dan perbaikan menyeluruh. Ia menyebut keputusan itu diambil setelah melakukan pengecekan langsung, menyusul beragam masukan dan kritik terhadap penyelenggaraan MBG di lapangan.

“Saya langsung cek, panggil kepala BGN, dan saya terus melakukan cross-check,” ujar Prabowo dalam sesi tanya jawab berbareng wartawan dan master di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jumat (20/3/2026).

Menurutnya, pemerintah tidak menutup mata terhadap kritik, justru menjadikannya sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas program nan menyangkut masa depan generasi bangsa.

“Saya kirim orang-orang saya untuk mengecek. Kalau tidak salah, dari sekian puluh ribu dapur, sudah kita tutup lebih dari seribu,” lanjutnya.

Prabowo menegaskan bahwa penindakan dilakukan secara tegas terhadap dapur nan tidak memenuhi standar, dengan pengawasan langsung di lapangan.

“Lebih dari seribu. Saya punya wakil kepala, seorang ibu, Ibu Nanik. Dia sangat tegas dan rutin melakukan sidak. nan sudah di-suspend ada 1.030,” ungkapnya.

“Yang kita lakukan sekarang adalah sertifikasi. Jadi, jika dapur mau beraksi lebih dari beberapa bulan, kudu lulus sertifikasi kebersihan dan keamanan makanan. Airnya dicek, apakah aman, gimana proses pengolahannya, termasuk peralatan makan (ompreng), semua ada kriterianya. Jika tidak memenuhi standar, bakal ditutup.”

Selain itu, pemerintah juga mulai menerapkan sistem standardisasi dan sertifikasi ketat bagi seluruh dapur MBG. Setiap dapur diwajibkan memenuhi kriteria kebersihan, keamanan makanan, kualitas air, serta proses pengolahan nan sesuai standar. Dapur nan tidak memenuhi persyaratan bakal langsung disuspend hingga dilakukan perbaikan.

Pemerintah juga membuka sistem pengawasan publik dengan menyediakan akses pelaporan bagi masyarakat, sekolah, maupun orang tua untuk memantau dan melaporkan penyelenggaraan program di lapangan.