Warga Jepang Desak Kebijakan Hemat Energi di Tengah Kekhawatiran Pasokan

Perang di Timur Tengah nan terjadi antara AS-Israel dengan Iran memberikan tekanan kepada pemerintah Jepang untuk mempertimbangkan langkah-langkah irit energi. Ini menjadi tantangan bagi pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi nan berupaya meredakan kekhawatiran masyarakat mengenai kekurangan pasokan energi.

Dikutip dari Bloomberg, Senin (27/4), Jepang menjadi salah satu negara nan sangat berjuntai pada pasokan daya dari Teluk Persia. Jepang sampai saat ini menghindari langkah-langkah konservasi nan telah dilakukan di negara-negara lain seperti Australia dan Korea Selatan.

Jepang telah berjuntai pada pelepasan persediaan minyak strategisnya, sembari mencari sumber pasokan alternatif. Pemerintah juga berhati-hati agar tidak merugikan pertumbuhan ekonomi alias memicu kepanikan konsumen.

Namun, publik tampaknya menginginkan lebih banyak tindakan dari pemerintah. Dalam survei nan dilakukan oleh Nikkei dan TV Tokyo, sekitar 74 persen responden menilai diperlukan penghematan energi. Survei lain nan dilakukan oleh penyiar ANN pada pekan lampau menunjukkan 64 persen responden menilai pemerintah kudu mengeluarkan langkah-langkah konservasi.

"Masyarakat sangat teliti, sehingga ketika pemerintah mengusulkan permintaan, mereka bakal berupaya keras mematuhinya," kata Menteri Perdagangan Ryosei Akazawa dalam konvensi pers pada Jumat (24/4) lalu.

"Kita kudu berhati-hati untuk tidak melebih-lebihkan alias menyebarkan cerita-cerita seram nan membikin masyarakat terlalu cemas," katanya, sembari menyebut saat ini tidak diperlukan langkah-langkah konservasi.

Takaichi telah berulang kali menyatakan Jepang mempunyai pasokan minyak nan cukup dan telah mengamankan pasokan nan stabil hingga tahun depan. Namun, Jepang tidak kebal dari akibat lanjutan perang nan sekarang telah memasuki minggu ke-9, dan blokade dobel Selat Hormuz. Kekurangan nafta juga menyebabkan produsen tisu toilet menangguhkan pesanan baru dan turut berakibat pada perusahaan petrokimia dan perlengkapan rumah tangga lainnya.

Organisasi upaya dan industri utama juga telah mengambil pendekatan hati-hati dalam mengomentari perlunya langkah-langkah dari sisi permintaan.

Dalam wawancara dengan Nippon TV beberapa waktu lalu, Direktur pelaksana Petroleum Association of Japan, Hideo Suzuki, mengatakan Jepang merupakan satu-satunya negara nan berjuntai pada minyak Timur Tengah nan belum mengambil langkah untuk menekan permintaan, dan mendesak pemerintah segera mengambil tindakan.

Namun dalam pernyataan nan dirilis oleh asosiasi di kemudian hari, mereka mengatakan Jepang telah mengamankan pasokan minyak nan cukup untuk saat ini, dan tidak diperlukan langkah untuk membatasi konsumsi. PAJ mengatakan, pernyataan Suzuki didasarkan pada skenario jika perang terus berlanjut, maka diperlukan langkah-langkah.

Meski pemerintah pusat enggan meluncurkan langkah-langkah konservasi, beragam upaya mulai muncul di tingkat pemerintah daerah/lokal. Prefektur Tottori, misalnya, telah memulai kampanye tahunan lebih awal nan mendorong para birokrat untuk meninggalkan jas dan dasi, dan menggantinya dengan busana nan lebih ringan untuk mengurangi penggunaan AC.

Pemerintah Metropolitan Tokyo juga mengeluarkan kampanye serupa pekan lalu. Mereka mengizinkan tenaga kerja menggunakan celana pendek di instansi untuk pertama kalinya.

PM Jepang Sebut Aktivitas Ekonomi Tak Boleh Berhenti lantaran Masalah Pasokan Energi

Sementara itu, Takaichi mengomentari publik nan meminta pemerintah untuk mengambil langkah pembatasan daya lantaran rumor pasokan energi. Menurut Takaichi, aktivitas ekonomi tidak boleh berhenti.

"Saya rasa aktivitas ekonomi alias sosial kudu dihentikan saat ini," kata Takaichi mengomentari pertanyaan dari personil parlemen oposisi mengenai perlunya menerapkan langkah-langkah ekonomi darurat, dikutip dari Kyodo News.

Takaichi mengatakan, pemerintahannya sedang bekerja untuk mengamankan pasokan minyak dari sumber lainnya.

Di antara negara-negara Asia nan terdampak oleh blokade Selat Hormuz, Korsel telah mendesak warganya untuk mengurangi penggunaan energi. Sementara Malaysia mendorong work from home (WFH) untuk mengurangi konsumsi energi.

Takaichi mengatakan untuk saat ini tidak perlu menyusun anggaran tambahan, setelah parlemen mengesahkan anggaran fiskal 2026 senilai 122,31 triliun yen pada awal April lalu. Pemerintah dapat menggunakan anggaran persediaan jika diperlukan untuk menanggapi situasi di Timur Tengah.