Wamendagri Ribka Yakin Penyaluran Tahap I Dana Otsus Papua Capai 100% Pekan Ini

Wamendagri Ribka Haluk optimistis penyaluran tahap pertama Dana Otonomi Khusus (Otsus) di wilayah Papua bakal segera tuntas dalam waktu dekat.

Hal tersebut disampaikannya usai memimpin rapat percepatan penyaluran biaya tersebut di lima pemerintah daerah, nan digelar secara virtual dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Ribka menjelaskan, berasas hasil pertimbangan terhadap enam provinsi di Papua, sebagian besar wilayah telah menerima penyaluran dana. “Dari 46 wilayah di Papua, 95 persen ini sudah terealisasi, artinya dananya sudah di RKUD (Rekening Kas Umum Daerah),” ujarnya.

Meski demikian, tetap terdapat lima wilayah nan penyalurannya belum rampung, ialah Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Nduga, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Manokwari, dan Kabupaten Teluk Bintuni. Ribka menegaskan, hambatan nan terjadi berkarakter administratif dan teknis serta tidak menghalang secara signifikan proses penyaluran.

Ia menambahkan, pemerintah pusat berbareng tim percepatan nan melibatkan Kementerian Keuangan, Kemendagri, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah mengidentifikasi persoalan di masing-masing daerah. Ribka pun meyakini seluruh hambatan tersebut dapat segera diselesaikan.

“Estimasi dalam minggu ini, saya percaya sekali, dalam minggu ini 5 wilayah ini bakal terselesaikan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ribka menyebut bahwa perbaikan tata kelola Dana Otsus terus menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa tahun terakhir. Ia berambisi koordinasi antara pemerintah pusat dan wilayah dapat terus ditingkatkan agar penyaluran tahap pertama sebesar 30 persen dapat dilakukan tepat waktu.

Ribka juga mengingatkan pentingnya pengawasan dan pengelolaan berkelanjutan, terutama dalam menghadapi penyaluran tahap berikutnya nan direncanakan berjalan pada Juni alias Juli, serta tahap ketiga pada November.

“Mudah-mudahan nan bakal kita urus ke depan itu adalah gimana kualitas laporannya kudu lebih baik, dan terukur kemudian tepat sasaran,” jelasnya.

Selain itu, dia menekankan bahwa Dana Otsus mempunyai peran strategis dalam mendukung beragam sektor, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan infrastruktur. Oleh lantaran itu, pemanfaatannya kudu tepat sasaran dan memberikan akibat nyata bagi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

Di sisi lain, Ribka menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan biaya tersebut. Pemda diminta untuk menyampaikan info penggunaan biaya secara terbuka kepada publik.

“Kemudian, ya pemanfaatannya minimal kudu ter-publish ke publik, agar masyarakat itu tahu Dana Otsus itu ke mana, ini wajib, transparansi info publik ini krusial sekali,” pungkasnya.